Oleh : Miqdad Husein
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba-tiba ‘menyelinap’ muncul di tengah keramaian soal Rizieq Shihab. Ia, seperti seseorang yang baru saja bangun tidur lalu memberi komentar menentang arus perbincangan kelakuan seenaknya Rizieq Shihab.
JK panggilan akrab Jusuf Kalla memang mengejutkan publik. Lebih mengejutkan lagi ketika komentarnya justru bertolak belakang dengan arus yang mengalir deras atas dasar fakta-fakta obyektif, yang siapapun bisa melihatnya kasat mata. JK begitu ringan memuji Rizieq sebagai tokoh kharismatik. Bahkan secara menyakitkan menyebut munculnya fenomena Rizieq karena ada kekosongan kepemimpinan.
Luar biasa. Seakan Rizieq dipandang sebagai pemimpin baru hanya karena disambut gempita puluhan ribuan pengikutnya. Padahal, jika dikaji lebih mendalam kepemimpinannya -jika memang benar seperti disebut JK- Rizieq tak akan membiarkan pengikutnya berkerumun di tengah pandemi Covid-19. Dari sini saja terlihat kualitas moral Rizieq, yang sama sekali tidak peduli keselamatan pengikutnya. Ia, sejatinya telah membiarkan ‘pembunuhan’ pengikutnya menjadi korban kemungkinan terinfeksi Covid-19.
Tingkat ketakpedulian Rizieq kepada keselamtan pengikutnya makin kelihatan mengerikan ketika ia tidak peduli protokol Covid-19 untuk melakukan isolasi selama 14 hari. Dengan tanpa rasa bersalah sedikitpun Razieq hadir dalam kerumunan di Tebet dan Gadog Jawa Barat. Bahkan secara sengaja ia mengundang pengikutnya dalam acara maulid dan pernikahan putrinya.
Pertanyaannya, inikah sosok yang disebut JK mengisi kekosongan pemimpin? Pantaskah seorang Rizieq yang tak peduli keselamatan nyawa pengikutnya disebut pemimpin? Tidak perlu seorang sangat cerdas untuk menjawab deretan pertanyaan itu.
Sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) pujian kepada Rizieq sungguh membingungkan. Bukankah selama JK selalu memberikan arahan agar masjid dan dakwah dilakukan dengan sejuk, mencerahkan pemikiran, mendorong etos kerja dan hal baik lainnya. Sementara seluruh masyarakat negeri ini mengetahui ceramah Rizieq identik sumpah serapah, makian, ujaran kebencian dan bahkan penghinaan. Kepentingan apa sehingga JK menyampaikan komentar yang sangat kontradiktif dengan apa yang selama ini menjadi perhatiannya? Hanya JK sendiri dapat menjawabnya.
Pernyataan JK lainnya tentang kekosongan kepemimpinan lebih layak disebutkan pada ibukota Jakarta bukan melalui pemaksaan menyebut Rizieq sebagai pemimpin kharismatik. Ya, Provinsi Jakartalah yang memang kosong kepemimpinan, karena Gubernur dan Wakilnya justru larut dalam euforia kedatangan Rizieq.
Apa pantas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Ahmad Riza Patria yang seharusnya mencegah dan menindak tegas kerumuman justru menjadi bagian dari kelakuan tidak beradab yang melabrak protokol Covid-19. Anies Baswedan datang mengunjungi Rizieq Shihab di rumahnya. Padahal seharusnya Anies memerintahkan Rizieq Shihab mengisolasi diri selama 14 hari. Itu fakta riil betapa Anies secara sadar menabrak ketentuan protokol Covidd.
Benar-benar kelakuan pemimpin yang memalukan. Peraturan yang dibuatnya dan telah ditaati masyarakat Jakarta dilabraknya, tanpa rasa bersalah sedikitpun. Wakilnya pun, setali tiga uang, sama saja. Dia hadir dalam acara peringatan Maulid yang dihadiri kerumunan besar. Sang Wakil Gubernur tanpa rasa bersalah bahkan memberikan sambutan. Benar-benar super ironi luar biasa.
Lalu salahkah jika masyarakat sama sekali tidak percaya Gubernur dan Wakilnya telah melakukan pencegahan kerumunan yang dilakukan Rizieq. Bagaimana masyarakat percaya sementara kedua sosok yang disebut pimpinan Jakarta justru menjadi bagian dari kerumunan dan pelanggaran protokol Covid-19.
Benar terjadi kekosongan kepemimpinan seperti disebut JK: khusus untuk provinsi Jakarta. Karena mereka yang formal menjadi Gubernur Anies Baswedan dan Wakilnya Ahmad Riza Patria tidak hadir sebagai pemimpin yang mencegah pelanggaran protokol Covid-19 dan malah keduanya secara terbuka bahkan menjadi sosok-sosok pelabraknya. Jakarta memang kosong, tidak memiliki pemimpin.
Jika kemudian tampil Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman melakukan langkah-langkah penertiban melalui penurunan baliho Rizieq Shihab serta mengusulkan pembubaran FPI sangat bisa dipahami. Mayjen Dudung telah melaksanakan tanggungjawabnya mengisi kekosongan kepemimpinan Jakarta melalui berbagai upaya penertiban, yang akan menjadi contoh daerah lainnya.
Paling tidak, melalui dua hal bersifat simbolik, penurunan baliho dan usulan pembubaran FPI, Mayjen Dudung telah mengingatkan dan mengajak seluruh masyarakat negeri ini untuk menertibkan siapapun, yang melabrak berbagai ketentuan perundang-undangan, khususnya pelanggaran protokol Covid-19. Jangan lupa, Pangdam secara ex officio adalah anggota Forkopimda –Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Jakarta, yang juga bertanggungjawab keamanan Jakarta.
Tindakan Mayjen Dudung jelas lebih sebagai sock terapi dan bukan langkah mengembalikan dwifungsi ABRI. Yang dilakukannya sekedar mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia hampir delapan bulan menahan diri untuk berkumpul. Menahan diri untuk menyelenggarakan pernikahan, selamatan, syukuran, bahkan arisan kecil-kecilpun terpaksa dilakukan dengan rekayasa tanpa perlu kehadiran. Kelakuan Rizieq Shihab dan pengikutnya menerobos seenaknya, tanpa memperhatikan sama sekali protokol Covid-19 harus dihentikan. Sebatas itu saja.
Lalu, apa yang salah? Masyarakat yang waras pasti akan memberikan dukungan pada langkah Pangdam Jaya, demi keselamatan rakyat Jakarta dan sekitarnya. Sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lainnya bahwa siapapun yang membuat kegaduhan dan keributan, apalagi yang merusak upaya pemutusan pandemi Covid-19, harus dihentikan.
