BANGKALAN, koranmadura.com – Komisi D DPRD Bangkalan, Madura, Jawa Timur akan panggil RSUD setempat. Hal itu, buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh sekelompok Pemuda Madura Bersatu (PMB), terkait kasus dugaan manipulasi data pasien.
Baca: Direktur RSUD Bangkalan Didemo, Didesak Mundur dari Jabatan
Kasus tersebut bermula saat salah satu pasien, Muani melakukan operasi kandungan di rumah sakit tipe B itu. Keluarga pasien memasukkan ke RSUD Bangkalan menggunakan jalur umum, dengan membayar biaya total 18 juta.
Namun anehnya, di rekam jejak medisnya ibu Muani diklaimkan oleh RSUD sebagai peserta BPJS Kesehatan. Bahkan parahnya lagi, ibu Muani sampai saat ini masih mengalami kelumpuhan pasca dilakukan operasi. Padahal sebelum itu, kondisinya baik-baik saja.
Baca: Sudah Bayar Rp 18 Juta, Diam-diam RSUD Bangkalan Masukkan Pasien Umum ke BPJS
Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan menyampaikan, pemanggilan lembaga terkait akan dilaksanakan dalam minggu ini. Hal itu, guna mencari titik terang atas dugaan kasus manipulasi data pasien di RSUD setempat.
“Hari rabu pemanggilannya. Saya sudah melayangkan surat undangan untuk mengklarifikasi terkait dugaan kasus itu,” katanya, Senin 9 November 2020.
Selain RSUD Bangkalan, komisi D juga akan memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos), PMB, pasien yang dirugikan, serta BPJS Kesehatan.
Menurutnya, pasien yang sudah terdaftar sebagai pasien umum tidak boleh diklaimkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Karena, bukan haknya. Jika ada pembayaran dari BPJS, maka terjadi manipulasi data pasien. Namun jika tidak ada, kata Nur Hasan hanya terjadi human eror (kelalaian manusia).
“Yang bisa menjelaskan dari BPJS Kesehatan. Mudah-mudahan hadir semua hari rabu,” katanya.
Ditanya jika benar ada manipulasi data pasien, pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada Bupati Bangkalan untuk memberikan tindakan tegas. Agar, kejadian tersebut tidak terulang kembali dalam pelayanan kesehatan.
“Soal sanksi yang kebih tahu dari Bupati Bangkalan. Jika tidak benar, hanya human eror, harus klarifikasi ke publik kasihan yang sudah bekerja,” tutupnya. (MAHMUD/ROS/VEM)
