SAMPANG, koranmadura.com – Usulan legislatif untuk pemberdayaan terhadap anak yatim dan piatu di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, mendapat angin segar.
Pasalnya, anak yatim dan piatu yang dinilai tidak tersentuh dengan Anggaran Kabupaten kini mulai diberdayakan karena telah dituangkan ke dalam draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021 mendatang.
“Alhamdulillah usulan pemberdayaan untuk anak yatim dan piatu dianggarkan dan dituangkan dalam RAPBD TA 2021 mendatang kurang lebih dianggarkan senilai Rp 1,5 miliar. Tapi nominal itu sementara bisa bertambah tergantung kondisi yang ada,” ujar Ketua Fraksi Gerindra, Alan Kaisan usai pelaksanaan Paripurna Penyampaian PU Fraksi-fraksi terhadap R-APBD TA 2021 Serta Jawaban Bupati terhadap PU Fraksi-Fraksi, Senin, 9 November 2020.
Menurut Alan, sapaan akrab Alan Kaisan, program pemberdayaan tersebut sejatinya berdasarkan usulan dari fraksi Gerindra di saat perubahan anggaran 2020 lalu dengan segala pertimbangan dan masukan dari Kiai sesepuh di Sampang. Sedangkan pengawalannya, ia mengaku akan melihat di pembahasan di tingkat Komisi maupun di Badan Anggaran (Banggar).
“Tetap kami akan kawal, sampai benar-benar disahkan dalam bentuk APBD. Termasuk nanti pengawalan saat realisasi hingga ke tangan penerima,” janjinya.
Sedangkan rencana anggaran senilai Rp 1,5 miliar tersebut, kata Politisi Gerindra asal Kecamatan Kedungdung ini mengestimasikan sebanyak 500 penerima se-Kabupaten Sampang dengan hitungan sebanyak 50 penerima di 14 Kecamatan.
“Saya yakin ini kurang, makanya nanti di pembahasan RAPBD, semisal ada program yang kurang produktif, ya pos anggarannya bisa dikurangi untuk penambahan ke anak yatim dan piatu itu. Tapi intinya, kami terus mendorong agar pemberdayaan ini diperdakan agar dilindungi hukum yang sah,” terangnya.
Ditambahkan Ketua DPRD Sampang, Fadol menyatakan, pengusulan pemberdayaan untuk anak yatim dan piatu bukan hanya dari satu fraksi, melainkan semua semua fraksi.
“Perberdayaan untuk anak yatim dan piatu merupakan suatu terobosan dan kemudian dianggarkan dari APBD. Sementara anggaran yang kami usulkan yaitu antara Rp 1,5 sampai 2,5 miliar. Entah disepakati berapa, nanti akan diketahui saat pembahasan di Banggar bersama tim TAPD,” tutur Ketua Banggar, Fadol. (MUHLIS/ROS/VEM)
