PAMEKASAN, koranmadura.com – Massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lintas Ngo mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Kamis, 17 Desember 2020.
Mereka menpertanyakan keseriusan DPRD terkait persoalan Mobil Sigap. Menurut mereka, persoalan itu dinilai berhenti di hak interpelasi dan tidak ada tindaklanjutnya.
“Kalau hak interpelasi itu tidak bisa diselesaikan, kenapa dimulai,” kata salah seorang korlap aksi, Abdussalam.
Selan itu, mereka mempertanyakan penandatanganan anggaran Mobil Sigap oleh Ketua DPRD. Menurutnya, tiga Wakil Pimpinan DPRD yang lain tidak ikut menandatangani anggaran tersebut.
“Kita ingin berbicara dengan empat unsur pimpinan DPRD, yang kita bicarakan kita ingin memastikan ngaku tidak ketua DPRD yang menandatangani mobil sigap karena yang jelas tiga Wakil Pimpinan Dewan (Syafiuddin, Herman, Harun) tidak ikut menandatangani pengadaan mobil itu,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan, Fathorrohman menjelaskan bahwa, tindak lanjut mengenai persoalan Mobil Sigap tersebut sudah direncanakan dan dijadwalkan di Badan Musyawarah (Bamus).
“Kita menunggu terlebih dahulu penjadwalan dari Bamus, insyaallah akan dilakukan 21 Desember, kita menunggu karena kami kemarin juga mengumpulkan ketua-ketua fraksi bagaimana endingnya karena mobil sigap ini tidak sekedar interpelasi saja. Di situ ada pansus, yang lebih ke akar-akarnya itu dipansus. Karena interpelasi hanya sekedar minta kepada Bupati dan Wakil Bupati menjawabnya,” paparnya.
Diketahui, proses pengadaan Mobil Sigap menelan anggaran Rp 35,7 miliar lebih. Dengan rincian 1 unit mobil sigap dianggarkan Rp 189 juta. Sedangkan untuk kelengkapan interior sebesar Rp 7 juta dan branding batik Rp 4 juta.
Mereka menduga, proses pengadaan mobil ada konspirasi dan kongkalikong di antara para pejabat dan pelaksana, mengingat beralihnya bantuan uang ke rekening desa bisa disulap langsung jadi pengadaan Mobil Sigap. (SUDUR/ROS/VEM)
