BANGKALAN, koranmadura.com – Komisi A DPRD Bangkalan, Madura, Jawa Timur meminta pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar melakukan evaluasi terkait beberapa lembaga pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang kosong saat jam kerja.
“Kami akan pressure (menekan) dinas terkait untuk memperbaiki kinerja di MPP,” kata ketua Komisi A DPRD Bangkalan, H. Mujiburrahman, saat menemui audiensi dari aktivis Lumbung Informasi Rakyat (Lira), Selasa 8 Desember 2020.
Berdasarkan laporan dari Lira dalam gelar audiensi, beberapa pelayanan yang ditemukan ditutup diantaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Perikanan, Satpol-PP, dan PDAM Sumber Pocong.
Menurutnya, organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat seperti Satpol PP dan Inspektorat juga ikut mengawasi aktivitas kinerja di MPP, agar pelayanan masyarakat di ada di Bangkalan Plaza (Bangplaz) berjalan dengan baik.
“Satpol PP sebagai penegak Perda, Inspektorat sebagai pengawas fungsional di berbagai OPD dan DPMPTSP sebagai pelaksana MPP,” katanya.
Sementara Kepala DPMPTSP Bangkalan, Ainul Ghufron menyampaikan, MPP itu masih beroperasi sejak tiga bulan yang lalu. Sehingga, jika ada pelayanan yang kurang baik dapat dilakukan evaluasi bersama.
“Dengan adanya evaluasi, semoga ke depan menjadi lebih baik pelayanan OPD di MPP,” katanya.
Mantan Camat Modung juga mengajak kepada OPD yang ada di MPP, agar memberikan pelayanan yang maksimal. Selain itu, saat jam kerja diharapkan ada petugas yang menjaga di lokasi.
“Mari kita berkomitmen untuk memperbaiki bersama agar MPP ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya. (MAHMUD/ROS/VEM)
