BANGKALAN, koranmadura.com – Tercatat 78 Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) tahun 219 formasi guru SMA dan SMK di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur yang telah mendapatkan surat keputusan (SK) sebagai calon abdi negara, Senin 25 Januari 2021.
Namun sayangnya, dari jumlah tersebut sekitar 80 persen (62 orang) yang sudah diterima sebagai CPNS tidak sesuai kebutuhan dari lembaga sekolah di kota dzikir dan shalawat.
Hal itu diakui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Bangkalan, Sunarto. Menurutnya, data kebutuhan guru yang digunakan oleh pemerintah pusat yaitu dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, sehingga banyak penempatan guru CPNS yang tidak valid.
“SMA 1 tidak butuh PMP (Pendidikan Moral Pancasila) malah ditambah CPNS mapel PMP, dan juga di SMK 2 ini dapat CPNS 8 orang tapi rata-rata sudah diisi oleh guru yang lain,” katanya.
Dampak dari penempatan yang tak sesuai, beberapa kepala sekolah merasa kebingungan untuk menempatkan guru CPNS tersebut. Sebab, mata pelajaran (Mapel) tersebut sudah diisi oleh guru lain yang notabenenya bukan PNS.
“Jadi imbasnya ke guru tidak tetap (GTT). Sebelumnya sudah diisi guru yang lain, terus diisi oleh CPNS baru, jadi berdampak ke jam ngajar,” tutur dia.
Lalu bagaimana solusi penyelesaiannya?Sunarto menyampaikan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim), agar bisa dilakukan penataan ulang ke sekolah yang membutuhkan.
“Kami terima dulu. Nanti kami akan letakkan ke sekolah yang membutuhkan,” katanya.
Sunarto mengharapkan kepada guru CPNS tahun 2019, agar mengabdikan dirinya ke sekolah dengan sungguh-sungguh. Karena, kinerja di tempat pengabdiannya sebagai penentu untuk diterima sebagai PNS.
“Masih 80 persen diterima di PNS. Harus melaksanakan pra tugas selama satu tahun. Setelah itu baru ditetapkan sebagai PNS,” tutupnya. (MAHMUD/ROS/VEM)
