Oleh: Miqdad Husein*
Covid-19 datang minta vaksin. Minta sertifikasi halal, gratis pula. Dikasih gratis minta Presiden divaksin duluan. Presiden bersedia divaksin pertama minta pelaksanaan disiarkan langsung. Istana bersedia disiarkan langsung minta jangan diedit. Minta dicek vaksinnya asli apa tidak. Sudah dibuktikan keaslian vaksin eh Presiden dibilang pencitraan.
Begitulah yang terjadi pada sebagian masyarakat. Mungkin, negeri ini paling sibuk membincangkan persoalan vaksinasi. Sayangnya, kesibukan dan kegaduhan bukan pada subtansi mengarah pada kualitas, efektivitas, keamanan dan urgensi vaksin. Jika perbincangan serius mengemuka ujungnya muncul nuansa beraroma politis.
Sangat luar biasa keramaian –untuk tidak disebut kegaduhan. Cina, asal muasal vaksin sinovac menjadi titik masuk paling seksi. Bukan vaksinnya tapi asal muasal vaksin yang menjadi perbincangan. Kenapa pakai vaksin Cina, bukankah masih ada vaksin lain.
Bukan kualitas vaksin yang menjadi sorotan utama. Cina, menjadi komoditas menarik perbincangan dan sorotan masyarakat sehingga melupakan persoalan utamanya: vaksin. Perbincangan kualitas vaksin secara ilmiah terabaikan.
Tampaknya persoalan SARA khususnya terkait Cina memang masih sangat serius di negeri ini. Beberapa politisi berpikir sempit seperti dengan sadar memanfaatkan untuk kepentingan elektoral. Dan, masyarakatpun seperti menikmati. Kalau dalam bahasa Betawi, masyarakat ternyata ‘doyan banget’ isu-isu soal Cina. Hoaks pun terkait Cina demikian gencar.
Di tengah persiapan pergantian Kapolri Idham Azis entah terkait vaksin Sinovac, muncul pula perbincangan sinisme pada Cina. Tak tanggung-tanggung, salah seorang yang dianggap calon Kapolri Brigadir Jendral Hendra Kurniawan, yang memang keturunan Tionghoa diisukan anak Presiden Cina Xi Jinping. Bukan hanya jauh dari benar, posisi Hendra Kurniawan yang Brigjen sebenarnya masih belum waktunya menduduki Kapolri. Tapi itulah ‘Cina’ memang sangat seksi untuk jadi komoditas hoax dan hal nyinyir apapun
Kembali pada soal vaksin, karena produk Cina perdebatan dan perbincangan demikian gaduh. Bukan pada subtansi vaksin. Keraguan dimunculkan karena Cina. Persoalan kualitas dipertanyakan karena Cina. Halal haram juga karena Cina. Lebih kental lagi dikaitkan soal Cina karena Covid-19 dianggap pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Lengkap sudah.
Mulai permainan mengarah pada politisasi. Rentetan tuntutanpun bermunculan. Presiden Jokowi diminta yang pertama divaksin. Dengan santai dan santun Presiden Jokowi bersedia menjadi orang pertama yang divaksin.
Muncul lagi tuntutan lainnya. Vaksin seharusnya gratis. Pemerintah langsung merespon menegaskan vaksinasi gratis. Selesai?
Belum. Tuntutan masih bermunculan. Apalagi kalau bukan permintaan sertifikasi halal MUI. Demikian pula BPOM. Semua dipenuhi pemerintah. MUI telah menghalalkan, BPOM telah menyetujui sebagai langkah darurat.
Vaksinasi akhirnya dimulai oleh Presiden Jokowi diikuti beberapa artis. Namun rupanya, sisa Pilpres tahun 2019 masih belum hilang. Kekecewaan, kebencian masih tersisa. Muncul hoax macam-macam yang menuduh yang disuntikkan ke Presiden Jokowi bukan vaksi Sinovac. Alamak.
Inilah realitas sosial sebagian masyarakat negeri ini. Sebuah wajah buram akibat sisa-sisa politik indentitas. Presiden Erdogan divaksin Sinovac, santai saja masyarakatnya. Raja Salman divaksin tanpa ribut-ribut sertifikasi halal. Di berbagai negara di Timur Tengah bahkan ada yang telah mulai bulan Desember tanpa ada ribut-ribut rakyat. ‘Keributan’ terjadi karena gairah masyarakat antri dari usai subuh. Beda sekali kan?
Beruntung di negeri ini ada organisasi Islam Nahdatul Ulama dan Muhmmadiyah. Dua organisasi ini tegas dan penuh pertimbangan memberikan dukungan mutlak pelaksanaan vaksinasi. Alhamdulillah, seperti kata Almarhum KH. Hasyim Muzadi, tak ada masalah di negeri ini, yang tak selesai jika NU dan Muhammadiyah mampu menyelesaikannya.
Jelaga dan kendala, kerikil tajam pra vaksinasi sebenarnya wajar jika mengarah pada persoalan kualitas dan teknis serta efeknya. Namun menjadi masalah serius bagi bangsa ini jika segalanya dilihat dan dikaitkan persoalan politik. Apalagi bila dikaitkan pula dengan ideologi. Semuanya menjadi ruwet dan menimbulkan kegaduhan. Cara pandang demikian membuat masalah kecil menjadi besar, bukan diserderhanakan. Soal teknis, dianggap kebijakan. Kebijakan dikaitkan ideologi. Semuanya jauh dari proporsional.
Jelas, kondisi sosial carut marut berkonten emosional itu tak boleh dibiarkan. Tantangan berat negeri ini terbentang berat memerlukan modal sikap rasional dan kedamaian. Bukan sikap emosional, yang cenderung berpotensi destruktif alias merusak. (*)
*Kolumnis, tinggal di Jakarta.
