BANGKALAN, koranmadura.com – Komisi A DPRD Bangkalan, Madura, Jawa Timur, meminta agar pendirian galangan kapal oleh PT. Galangan Samudera Madura (GSM) di Desa Sembilangan, kecamatan kota dapat memberdayakan masyarakat sekitar.
Hal itu, disampaikan oleh ketua komisi A, H. Mujiburahman, dalam rapat pemanggilan terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satpol PP dan PT. GSM, Selasa, 2 Februari 2021.
“Saya ingin keberadaan PT. GSM dapat tingkatkan padat karya tunai (PKT), agar ada timbal balik kepada masyarakat,” mintanya.
Menurut Abah Mujib, sapaan karibnya H. Mujiburahman, pembangunan galangan kapal di Desa Sembilangan akan memberikan dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya bidang maritim di Kabupaten Bangkalan.
“Makanya kami mendukung berdirinya galangan kapal, tapi ada timbal balik kepada masyarakat sekitar,” ucapnya.
Selain itu, Abah Mujib juga berharap infrastruktur jalan yang sering dilintasi truk menuju PT. GSM juga diperhatikan. Karena, dengan seringnya truk yang lewat jalan menuju Desa Sembilangan rusak parah lebih cepat.
“Peningkatan jalan yang rusak sambil lalu diperbaiki, agar tidak semakin parah,” katanya.
Namun sayangnya, pihak PT. GSM tidak ada yang hadir satupun pada acara pemanggilan yang dilakukan oleh komisi A. Dikabarkan, Direktur Utama PT. GSM terpapar virus Corona, sehingga harus melaksanakan isolasi.
Sementara Kepala DPMPTSP Bangkalan Ainul Ghufron menyampaikan, pendirian galangan kapal oleh PT. GSM merupakan langkah yang baik untuk menuju kota dzikir dan shalawat jadi daerah maritim.
“Syaratnya harus memiliki 5 pelabuhan kapal, jika GSM bisa berjalan maka kita akan memenuhi syarat,” katanya.
Baca: Bangkalan Direncanakan Jadi Daerah Maritim
Persoalan infrastruktur dan padat karya, Ainul menyampaikan, pihak PT. GSM sudah memperhatikan hal tersebut. Misalnya memperkerjakan warga setempat dan perbaikan jalan.
“Puluhan orang yang sudah bekerja di PT GSM, CSR juga sudah dan perbaikan jalan juga berlanjut,” ucapnya.
Kepala Satpol PP Kabupaten Bangkalan, Irman Gunadi berharap, pemanggilan ini dapat diagendakan kembali dengan menghadirkan PT GSM, agar persoalan yang mencuat terkait izin administrasi dan padat karya bisa lekas terselesaikan.
“Jika kita duduk bersama maka nanti kita bisa tahu akar permasalahannya ada di mana,” katanya. (MAHMUD/ROS/VEM)
