BANGKALAN, koranmadura.com – Sejumlah aktivis yang mengatasnamakan Pemuda Peduli Bangkalan (PPB), Madura, Jawa Timur melakukan audiensi ke kantor Dewan Pendidikan (DP) setempat, Senin, 8 Februari 2021.
Kedatangan mereka mempersoalkan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diduga dikelola secara amburadul oleh beberapa pihak sekolah di kota dzikir dan shalawat.
Koordinator aksi, Nasiruddin menyampaikan, dirinya menemukan beberapa kasus di sekolah, bahwa siswa tercatat sebagai penerima PIP, namun saat ditanya uang dari program tersebut yang bersangkutan mengaku tak menerima.
“Kami mendapatkan data, siswa tersebut tidak menerima uang sebesar Rp 450 ribu atau Rp 250 bagi siswa kelas 1-6 SD. Padahal tercatat sebagai penerima PIP,” katanya.
Parahnya lagi, modus pemerataan yang didengungkan oleh sekolah sebagai cara untuk bisa mencairkan uang PIP dengan leluasa melalui surat kuasa. Padahal, setelah cair uang tersebut tidak disampaikan secara transparan kepada wali murid.
“Ini pembodohan kepada wali murid, mereka diundang dan sekolah beralasan pemerataan, sehinga surat kuasa pencairan diminta,” pungkasnya.
Oleh sebab itu, Nasiruddin mendesak pihak dewan pendidikan Bangkalan agar mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Karena jika dibiarkan, modus pemerataan ini akan selalu didengung-dengungkan oleh pihak sekolah.
“Dalam waktu dekat DP harus panggil pihak Bank, Disdik dan pihak sekolah,” desakannya.
Sementara ketua DP Bangkalan, Mustahal Rasyid beserta beberapa anggota yang lain menyambut baik kedatangan massa aksi. Menurut Mustahal, sapaan akrab Mustahal Rasyid, pihaknya akan menindaklanjuti permintaan dari mereka.
“Jika memang benar ada kejanggalan terkait pencairan PIP, kami akan panggil beberapa pihak yang berkepentingan,” katanya. (MAHMUD/ROS/VEM)
