BANGKALAN, koranmadura.com – Pasca Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dibubarkan pada akhir 2020 lalu, maka berdampak terhadap pengembangan daerah Madura. Pasalnya, dana sebesar Rp 154 miliar untuk pembangunan pulau garam saat ini belum ada kepastian.
Anggota Komisi V DPR RI, Syafiudin Asmoro menyampaikan, bubarnya BPWS karena dinilai tidak maksimal dalam mengembangkan Madura. Katanya, sejak lembaga itu dibentuk zaman presiden Susilo Bambang Yudoyono tak mampu mengelola anggaran yang digelontorkan pusat.
“BPWS ini sudah lama kami soroti, tetapi pada akhirnya tetap berujung pada pembubaran karena dirasa kurang maksimal,” katanya, Kamis 4 Februari 2021.
Namun demikian waluapun BPWS dibubarkan, kata Bah Syafi, sapaan akrabnya Syafiudin Asmoro, ada hak-hak masyarakat Madura yang harus diberikan. Oleh karenanya, dirinya berjanji anggaran Rp 154 miliar akan dipertahankan untuk Pulau Garam.
“Program dan kegiatan untuk Madura harus tetap dilanjutkan, walaupun lembaganya dibubarkan,” katanya.
Persoalan siapa yang melaksanakan program untuk Madura itu, kata anggota DPR RI Dapil Madura terserah kebijakan dari pada presiden, Joko Widodo. Yang terpenting menurutnya, anggaran tersebut tidak keluar dari luar daerah Madura.
“Ingin ditransfer kementerian PUPR, provinsi atau daerah, itu terserah bapak presiden,” katanya. (MAHMUD/ROS/VEM)
