Oleh: Miqdad Husein*
Ada diktum universal dunia politik, yang pernah ditegaskan Mantan Wakil Ketua Umum PPP Alimarwan Hannan. Di dunia politik, katanya sekali waktu, yang berjalan benar saja berpotensi bermasalah. Apalagi, yang melalui jalan berliku, mengabaikan ketaatan pada aturan main.
Ungkapan menarik itu, memberi gambaran sangat jelas bahwa dalam dunia politik “masalah” bisa muncul dan dimunculkan. Dunia politik adalah belantara dahsyat, yang tak pernah sepi dari pertarungan. Ungkapan tak ada lawan dan kawan abadi dalam politik, yang ada hanya kepentingan abadi, seperti menegaskan lebih jelas lagi bahwa selalu akan muncul pertarungan ketika para pihak bersimpang jalan kepentingan.
Karena itulah mengapa selalu di seluruh negara perundang-undangan terkait politik dibuat demikian detail sehingga ruang penafsiran sepihak sangat minimal. Tujuannya, itu tadi, mempertimbangkan demikian tipisnya batas antara kawan dan lawan, sehingga perlu ada pagar-pagar yang jelas kapan menjadi kawan dan kapan menjadi lawan.
Dengan seperangkat peraturan yang sangat detail itupun, penafsiran –tentu saja- atas dasar kepentingan demikian mudah mencuat menjungkirbalikkan teks berubah menjadi konteks. Pengamat politik Denny JA menyebut real politik yang sangat mungkin mengabaikan hukum. Sebuah istilah yang sebenarnya menegaskan tentang siapa yang kuat mengerahkan seluruh energi, yang akan eksis sebagai pemenang.
Para politisi awam kadang terlalu polos melihat senyum petinggi partai yang berkoalisi dalam kekuasaan. Mereka berpikir bahwa kebersamaan dalam satu perahu telah menghapus persaingan saling melemahkan. Jelas ini kekeliruan yang kelak bayarannya akan sangat mahal.
Sejatinya di luar perahu kekuasaan, semua sedang bekerja keras berusaha saling melemahkan menghadapi kompetisi mendatang. Itu artinya, ketika partai-partai berada dalam kepentingan kekuasaan, dalam koalisipun, sesungguhnya sedang dan selalu bertarung untuk saling melemahkan.
Lihat, sepak terjang pucuk pimpinan Nasdem. Belum seumur jagung berjalan beriringan dalam koalisi pemerintah sekarang ini, sudah sibuk ketawa-ketiwi bersama Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Nasdem sudah melangkah dalam kancah pertarungan 2024 bahkan ketika stempel kesepakatan bisa jadi masih belum kering.
Bisa dibayangkan jika sesama partai koalisi saja, masih dalam perahu kekuasaan sama, bahkan baru saja mengantarkan Presiden Jokowi ke pucuk pimpinan nasional, dan baru saja bagi-bagi kekuasaan, pertarungan kasat mata sudah terlihat jelas. Ke permukaan, tidak lagi diam-diam.
Apalagi antar partai politik yang ada di dalam dan di luar. Yang berada di luar berusaha melemahkan apapun, yang ada di dalam kekuasaan. Menggambaran kinerjanya buruk, tidak tepat janji dan sejenisnya hanya satu contoh di permukaan. Yang di dalampun partai politik, tidak tinggal diam. Mereka membalas dengan berusaha melemahkan partai yang berada di luar agar kekuasaan ditangan tetap langgeng dalam pertarungan mendatang.
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencoba memelas dengan serentetan tuduhan pemerintah mendiamkan KLB Partai Demokrat, di Deli Serdang. SBY rupanya lupa, sehingga perlu diingatkan oleh Mahfud MD, ketika juga membiarkan KLB Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), saat masih memangku jabatan sebagai Presiden. Sebuah partai kecil PBR pun, tak ketinggalan diduga juga dimainkan untuk mengganti Zainuddin MZ, yang bisa jadi dianggap “ngeyel” karena tidak mau diajak berkoalisi pada Pilpres 2004. Padahal rayuan maut dan berbagai tawaran manis telah disodorkan.
Di era reformasi seperti sekarang ini, apalagi dengan seperangkat peraturan sangat ketat tentang Partai Politik, intervensi pemerintah seperti di era Orde Baru, praktis sangat tidak mungkin. Yang riil adalah pertarungan antar partai politik, untuk saling melemahkan sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2024. Juga kasak kusuk di internal partai, untuk merebut pengaruh menentukan.
SBY barangkali perlu cermat dan bersikap legawa mengakui bahwa sebenarnya ada potensi konflik di internal Partai Demokrat, yang dimulai sejak terpilihnya Anas Urbaningrum. Kekecewaan karena jagonya kalah, ternyata seperti api dalam sekam sehingga sedikit demi sedikit membakar sana-sana. Sayangnya, langkah yang ditempuh melalui mekanisme lompat pagar untuk tetap mengendalikan PD di tangannya.
Konggres Partai Demokrat pertengahan Maret, 2020 yang dipaksakan menghasilkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum, ternyata meninggalkan luka dan kekecewaan kepada para senior, para pendiri partai, generasi muda PD. AHY, yang masih imut-imut dalam politik dan praktis belum banyak berdarah-darah di partai, dianggap “ngelunjak.” Apalagi ada nuansa PD kini seakan menjadi Partai Keluarga.
Anatomi PD yang dipaksakan SBY itulah sebenarnya yang menjadi pemantik. Apalagi, para senior telah menilai SBY tak lagi layak jual menghadapi Pemilu 2024. Maka, berkumpullah kekuatan yang kecewa gabungan pendukung Anas Urbaningrum dan Marzuki Alie -yang dilupakan SBY. Dua kubu, yang satu pemenang dan kedua juga memiliki dukungan lumayan merupakan kekuatan signifikan. Menjadi gelombang dahsyat, yang jelas tak akan sanggup dilawan politisi hijau macam AHY. Juga, walau digabung dengan SBY, yang sudah mulai kehilangan pamor.
Sejatinya ini merupakan riil politik internal PD. Lalu, bagaimana dengan tampilnya Moeldoko. Lagi-lagi di sini dilupakan logika politik kepemimpinan partai. Benar Moeldoko saat ini berada di ring satu kekuasaan. Tetapi kehadiran Moeldoko tidak sertamerta representasi intervensi pemerintah. Yang justru lebih mungkin merupakan pilihan rasional kalkulasi politik para senior yang kecewa. Mereka berhitung harus ada figur kuat, yang bisa menjamin masa depan mereka. Hasilnya, ya Moeldoko.
Bukankah partai memang membutuhkan figur kuat? Biasanya, mereka yang duduk di jabatan tinggi serta populer, didaulat pemimpin. Soal genetis? Apa pula itu. Yang penting layak jual dan semua usaha membawa hasil. Itulah riil politik di internal Partai Demokrat. (*)
