SUMENEP, koranmadura.com – Pengelolaam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur belum memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Indikasinya, setiap tahun angka pengangguran di kabupaten berlambangkan kuda terbang ini terus bertambah.
Kondisi tersebut disayangkan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumenep, Jawa Timur, Hairul Anwar. Hingga saat ini penggunaan APBD terkesan bersifat monoton, dan condong direalisasikan pada pekerjaan infrastruktur dibandingkan pemberdayaan. Sehingga tidak mampu membuka lapangan pekerjaan baru yang bisa berdampak pada pengurangan pengangguran.
“Ini memang tugasnya pemerintah daerah, bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan stimulus APBD,” katanya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, angka pengangguran pada 2020 naik sebesar 2,84 persen dibandingkan 2019. Di 2019, angka pengangguran mencapai 14.187 orang.
Angka ini mengalami peningkatan sebesar 4 ribu lebih ke 2020, yakni 18.952. Sedangkan, dari 2018 ke 2019 naik di kisaran 3 ribu lebih. Sedangkan di 2018 mencapai kurang lebih 11 ribu pengangguran.
Lebih lanjut Hairul meyakini jika stimulus APBD dikelola dengan baik, maka bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan berdampak pada peningkatan penghasilan bagi masyarakat.
“Intinya, pejabat-pejabat politik yang dipercaya masyarakat untuk mengelola APBD, sejatinya mengelola uang rakyat kita. Uang itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Sumenep. Itu bisa dikatakan berhasil apabila penghasilan perkapita meningkat,” jelas pengusaha muda.
Sebab, peran pemerintah sangat besar dalam memakmurkan masyarakat, khususnya melalui penciptaan lapangan kerja. Meski begitu, Hairul juga memberi catatan terkait APBD yang selama ini tidak bisa memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kenapa kok selama ini APBD kita seakan-akan tidak bisa jadi trigger atau pemicu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Ini yang jadi masalah, harus cari benang merahnya,” ujarnya.
Dari itu nanti diketahui letak persoalannya. Sehingga masyarakat baik yang berada di wilayah daratan maupun di kepulauan tingkat kesejahteraannya meningkat.
“Dengan begitu masyarakat kita, baik di daratan maupun di kepulauan itu, income pendapatannya bertambah. Pengangguran berkurang, dan pendapatan masyarakat itu dari segi konsumsi dan produksi, harus lebih besar produksinya (masyarakat) dari konsumsinya,” tukas pria yang dikenal dermawan ini.
Selain jumlah pengangguran terus meningkat, angka penduduk miskin di Kabupaten Sumenep tergolong cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan presentasenya yang mendekati 20 persen, yaitu 19,6 persen. Di Jawa Timur, Kabupaten berlambang kuda terbang ini masuk dalam daftar 10 kabupaten termiskin yakni nomor 2. (JUNAIDI/ROS/VEM)
