SUMENEP, koranmadura.com – Kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep, Madura, Jawa Timur, disorot mahasiswa. Dinsos dinilai tidak becus melakukan pengawasan terkait penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada masyarakat penerima manfaat.
Sejumlah mahasiswa tergabung dalam gerakan peduli masyarakat Sumenep (GPMS) menggelar unjuk rasa di depan kantor Dinsos setempat di Jl. Asoka, Kamis, 25 Maret 2021.
Dalam aksinya kali ini, mahasiswa menyampaikan sejumlah temuan mereka di lapangan terkait dengan penyaluran BPNT yang diduga tidak sesuai dengan aturan dan Juknis yang telah ditentukan.
Mahasiswa mencontohkan, berdasarkan temuan mereka di lapangan, ada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang ternyata tidak dipegang oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tapi dipegang oleh agen e-Warong dan aparatur desa.
Selain itu mahasiswa mengaku juga menemukan adanya KPM yang tidak diberi keleluasaan memilih bahan pangan yang menjadi hak penerima manfaat.
Berdasarkan temuannya tersebut, mahasiswa meminta Dinsos Sumenep lebih aktif melakukan pengawasan penyaluran BPNT. Sehingga masyarakata, khususnya KPM, tidak sampai dirugikan.
“Dinsos juga harus tegas memberikan sanksi kepada Tikot maupun Agen apabila terbukti melakukan terkait mekanisme umum BPNT,” ujar Korlap aksi, Faisal Akbar. FATHOL ALIF/ROS/VEM
