SUMENEP, koranmadura.com – Pembangunan jalan di kepulauan terus digenjot. Tahun ini Pemerintah Daerah menganggarkan miliaran rupiah untuk peningkatan jalan di empat kecamatan Kepulauan Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Sumenep Eri Susanto mengatakan, anggaran untuk peningkatan jalan di kepulauan dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tingkat dua.
Tahun ini kata dia terdapat empat titik yang bakal dikerjakan, diantaranya peningkatan jalan di Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean dengan pagu anggaran Rp 1,4 miliar, peningkatan jalan di Kecamatan Kangayan, Pulau Kangean dengan pagu anggaran Rp 1,3 miliar, peningkatan jalan di Kecamatan/Pulau Sapudi dengan pagu anggaran Rp 1,159 miliar dan peningkatan jalan di Kecamatan/Pulau Raas dengan pagu sebesar Rp 974 juta. “Ini yang ABPD semua,” kata Erik sapaan akrabnya Eri Susanto.
Sementara di daerah peningkatan jalan di daratan kata tersebar di beberapa kecamatan, salah satunya peningkatan jalan Asta Tinggi, jalan lingkar Baraji dengan pagu anggaran sebesar Rp 900 juta, jalan raya Guluk-guluk dengan pagu anggaran Rp 900 juta dan jalan lingkar bandar udara (bandara) dengan pagu anggaran Rp 900 juta.
“Untuk pekerjaannya ada yang menggunakan hotmix dan ada yang menggunakan kulmix atau asbuton,” jelas Erik.
Lebih lanjut mantan Kepala Dinas PU Pengairan itu mengatakan, tahun ini peningkatan atau pembangunan jalan mengalami penyusutan dibandingkan tahun sebelumnya. Itu disebabkab anggaran di Dinas PU Bina Marga mengalami penurunan. Tahun ini hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 15 miliar dari tahun sebelumnya sekitar Rp 90 miliar.
Saat ini lanjut dia semua anggaran jalan sudah memasuki tahap lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sesuai aturan pagu anggaran setiap program diatas Rp 200 juta harus melalui tender. Apabila tender selesai, pekerjaan segera dilakukan. “Pekerjaan paling awal Mei mendatang,” ungkap Erik.
Untuk memaksimalkan hasil pekerjaan lanjut Erik, dirinya telah membentuk konsultan setiap pekerjaan yang dibiayai melalui APBD II maupun APBN. Selain itu juga ada tim khusus dari PU Bina Marga yang bakal melakukan pengawasan pekerjaan setiap waktu.
“Kami juga selalu koordinasi dengan APH (aparat penegak hukum),” jelas Erik. (JUNAIDI/ROS/VEM)
