BANGKALAN, koranmdura.com – Penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) Virus Corona di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur dinilai tebang pilih. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 sudah mulai luntur.
Hal itu disampaikan oleh ketua Pemuda Madura Bersatu (PMB) Kabupaten Bangkalan, Sholeh Abdijaya, pada kegiatan dialog publik dengan tema peraturan penerapan Prokes Covid-19 antara maslahah atau masalah, di PKPN RI, Rabu 3 Maret 2021.
Menurut Sholeh, sapaan akrabnya Sholeh Abdijaya, banyaknya masyarakat Bangkalan tidak mengikuti anjuran pemerintah, karena Tim Satgas Covid-19 tidak adil dalam menindak kegiatan-kegiatan yang melanggar Prokes.
“Seperti selamatan anak di Desa Dabung dilarang. Sedangkan karapan kelinci di Campor dan Habsyian yang tak menerapkan prokes tidak ditindak,” jelas dia.
Disampaikan Sholeh, aturan penindakan Prokes untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona nampaknya hanya tajam kepada masyarakat bawah saja. Sedangkan kepada kaum-kaum elit sepertinya tutup mati. Menurutnya, hal itu akan memicu konflik.
“Ini akan menghancurkan kewibawaan pemerintah jika ini terus menerus, bahkan memecah kerukunan masyarakat,” katanya.
Seharusnya, kata Sholeh sosialiasi Tim Satgas tentang prenerapakan Prokes Covid-19 berlaku kepada semua masyarakat. Jika kegiatan tersebut tidak memenuhi standar kerumunan, maka perlu ada tindakan yang tegas.
“Yang melanggar Prokes dibubarkan, jika yang tidak melanggar Prokes perlu dipertimbangkan,” katanya.
Sementara Kepala Dinas (Dinkes) Bangkalan, Sudiyo mengaku tidak ada tebang pilih dalam penindakan virus Corona. Jika ada surat pemberitahuan kegiatan dan dijamin menerapkan Prokes virus Corona, siapa pun boleh menggelar kegiatan.
“Bukan tebang pilih, tapi mungkin yang tak menerapkan Prokes Covid-19 tidak terpantau oleh kami,” katanya.
Namun ke depan, agar hal ini tidak terulang kembali, pihaknya berharap dalam melaksanakan kegiatan di masa pandemi virus asal Wuhan, China ini, untuk mengirim pemberitahuan terlebih dahulu. Agar tidak ada pembubaran kegiatan pada saat dimulai.
“Selalu adakan komunikasi ketika melaksanakan kegiatan. Masyarakat harus proaktif jika ada masalah di bawah, takut kami tidak tahu,” katanya. (MAHMUD/ROS/VEM)
