SAMPANG, koranmadura.com – Penertiban penarikan retribusi untuk hunian rumah dinas (Rumdin) di wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, masih belum maksimal.
Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Aset, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP2KAD) Kabupaten Sampang, Bambang Indra Basuki menyampaikan, berdasarkan data sementara yang ada di bagian aset sesuai pencatatan pembayaran retribusi daerah hingga saat ini ada sebanyak 260 rumah dinas dengan rincian 50 rumah untuk kesehatan, Pegawai pemerintah daerah (Pemda) 18 rumah, Dinas Pertanian 6 rumah, Nakes untuk dokter 6 rumah.
“Sementara rumah dinas di jajaran guru atau kepala sekolah hingga kini baru tercatat sebanyak 180 rumah, jadi total sementara masih ada 260 rumah dinas. Dan diharapkan di dinas pendidikan segera di inventarisir karena masih banyak yang belum tercatat,” katanya kepada koranmadura.com, Rabu, 14 April 2021.
Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor hunian rumah dinas dalam setahun diperoleh kurang lebih sebesar Rp 165 juta lebih dengan beban retribusi per rumah disesuaikan dengan tipe dan lokasi yang sudah diatur dalam Perda No 6 Tahun 2011 sebesar Rp 150 untuk yang berada di lokasi jalan raya dan Rp 50 ribu di daerah pedesaan.
“Namanya rumah dinas itu, pasti ada yang keluar (pensiun) dan masuk menghuni. Nah sementara ini masih belum ada penambahan dan ambangnya sekitar Rp 165 juta per tahun.” jelasnya.
Lanjut Bambang sapaan akrab Bambang Indra Basuki menyampaikan, selain rumah dinas guru, kondisi fisik rumah dinas di Sampang masih terlihat layak sebab tidak pernah kosong dihuni. Sehingga kemudian kondisi rumah kebanyakan dirawat.
“Yang banyak rusak itu rata-rata di rumah dinas guru. biasanya yang di daerah pedalaman,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kasubag Umum Dinas Pendidikan Sampang, Anton Dadang menyebutkan, penarikan retribusi untuk hunian rumah dinas guru diberlakukan terhitung sejak Januari 2021 lalu. Sedangkan retribusi hunian rumah dinas untuk tipe B sebesar Rp 150 ribu per bulan dan Rp 50 ribu per bulan untuk tipe D.
Kemudian Anton Dadang juga merinci total sementara jumlah rumah dinas guru atau kepala sekolah yaitu sebanyak 508 rumah dinas dengan rincian sebanyak 331 rumah ditempati dan 177 rumah tidak ditempati dikarenakan rusak berat. Akan tetapi data tersebut setelah dilakukan komunikasi dengan pengurus ke bawah melalui via telepon menjadi susut yaitu menjadi 476 rumah dengan rincian 302 rumah ditempati dan 174 rumah tidak ditempati karena kondisi rusak dan sebagainya. MUHLIS/ROS/VEM
