JAKARTA, koranmadura.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah menginginkan subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) betul-betul tepat sasaran, dan akses masyarakat untuk mendapatkan subsidi semakin mudah.
Untuk itu, politisi PDI Perjuangan ini mengusulkan agar dalam proses penyalurannya menggunakan biometrik sebagai acuan.
“Tidak ada pengurangan subsidi. Yang ada adalah keinginan kita mempertajam subsidi LPG supaya lebih tepat sasaran dan mempermudah masyarakat mendapat subsidi. Bahkan kalau perlu (gunakan) sidik jari, bahkan biometrik sekalian,” kata Said.
Hal itu ia sampaikan di sela-sela RDP dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemensos, Kementan, Pertamina dan PLN di gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/4/2021).
Banggar menggelar rapat dengar pendapat dengan beberapa pihak terkait tersebut agendanya “Formulasi Subsidi dan Kompensasi yang Tepat Sasaran bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin”.
“Kita harus pikirkan 10-20 tahun yang akan datang. Jangan bikin kartu-kartu lagi. Semua kartu, nanti rombak lagi, enggak kelar-kelar kita. LPG itu kita minta langsung kepada sasaran penerima. Kalau biometrik paling enak, tinggal nongol mukanya, muncul LPG. Cari yang termudah bagi rakyat,” tegasnya.
Said juga meminta agar LPG tidak diberikan kepada korporasi. Penyaluran LPG itu perlu langsung by target, disesuaikan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Tidak bisa lagi LPG ini kepada korporasi. Saya ingin konsistensi pemerintah. Kita bahas bersama. Kita harus konsisten,” pinta wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI itu.
Selain soal LPG, pihaknya juga menyoroti subsidi listrik yang dinilainya tidak dinikmati oleh seluruh masyarakat miskin. Sebab di balik penerima subsidi masih ada yang namanya kompensasi PLN.
“Seharusnya kompensasi hanya untuk penerima subsidi. Kalau kami-kami yang memperjuangkan rakyat miskin, tetapi kami juga ikut nimbrung jadi orang miskin, cilaka tiga kali. Kami tidak layak menerima ini,” kata Said.
Untuk itu dia berharap ke depan motode dan pola subsidinya harus fix. “Sebab, tidak fair lah Pak, kalau kita bicara subsidi untuk orang miskin, tapi tidak proper, karena hanya 26% yang menerima. Ditambah tentu rumah-rumah ibadah, tidak bisa diutak atik,” tambahnya. (TIM)
