BANGKALAN, koranmadura.com – Anggota Badan Anggaran (Banggar), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, Mahmudi sebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 lebih banyak dialokasikan untuk kesejahteraan pegawai pemerintah setempat.
“Buktinya untuk kesejahteraan pegawai, karena hampir mendekati 70 persen untuk belanja pegawai,” kata Mahmudi, Jumat 28 Mei 2021.
Menkeu Sebut Belanja Pegawai di Bangkalan Boros, Bupati Akui APBD Sedang Tak Sehat
Dijelaskan Mahmudi, postur APBD yang tidak equal antara belanja pegawai dan modal akan berdampak terhadap pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Dirinya mengaku sudah minta ke Tim Anggaran (Timgar), agar mengurangi belanja pegawai. Namun hal itu tak digubris.
“Tunjangan kinerja pegawai yang tinggi. Kami sudah minta diturunkan, tapi Timgar minta dinaikkan,” katanya.
Jadi menurut Mahmudi, wajar jika Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati telah menyoroti postur APBD Kabupaten Bangkalan yang didominasi untuk belanja pegawai. Oleh sebab itu, dirinya meminta sindiran tersebut ditindaklanjuti oleh Timgar.
“Kami berharap ketua Banggar segera memanggil Timgar dan membahas postur APBD tahun 2021 ini. Nanti ada perubahan anggaran ,” katanya.
Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron mengakui, komposisi APBD tahun 2021 ini masih kurang sehat. Oleh sebab itu, pihaknya berjanji akan mengevaluasi belanja pegawai di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Agar dapat membantu dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dalam waktu dekat akan lakukan evaluasi terkait komposisi APBD, sehingga programnya mengena dengan visi misi kami,” kata dia. (MAHMUD/ROS/VEM)
