Oleh : MH. Said Abdullah
Seorang kawan menceritakan pengalaman perjalanan menikmati tiga jalan tol baru. Pertama, tol Surabaya-Malang, yang disebutnya dikelilingi suasana mirip Tol Cipurang karena sebagian berada di perbukitan. Kedua, jalan tol dari Surabaya-Banyuwangi yang baru selesai sampai Probolinggo. Ketiga, Tol Elevated atau jalan layang tol dari Jakarta ke Karawang Barat.
“Sebuah kerja besar luar biasa,” katanya. Dalam keterbatasan anggaran lanjutnya, pemerintah pimpinan Presiden Jokowi masih terus memacu pembangunan infrastruktur baik di Jawa maupun di luar Jawa. Kawasan Papua pun, dalam pandangannya, yang cukup lama kurang tersentuh dan lebih banyak jadi obyek retorika politik pembangunan infrastruktur menggeliat bangkit luar biasa.
Yang menarik dicermati bukan berbagai cerita tentang pembangunan infrastruktur yang sudah menjadi berita keseharian. Diakhir ceritanya ia mengungkapkan kegalauan tentang sikap dan perilaku sebagian masyarakat dalam memandang serta menilai kinerja pemerintah. “Aneh kepada pemimpin yang bekerja sangat serius membenahi negeri ini justru dipandang sebelah mata bahkan diserbu retorika nyinyir penuh kebencian,” katanya.
Ia merasa tak perlu beralasan dan berargumentasi paparan data. Dalam pandangannya, cukup menggunakan mata telanjang saja, pemerintahan pimpinan Presiden Jokowi sangat jelas terlihat keseriusan bekerja. Apalagi bila mencermati berbagai data kongkrit. “Masih saja ada yang tetap menebar kebencian tanpa sedikitpun memberikan apresiasi,” ungkapnya lagi.
Sebuah perbandingan menarik dia paparkan tentang proses pembangunan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu yang biasa disingkat Becakayu. Jalan tol Becakayu mulai dibangun tahun 1996 namun dua tahun kemudian terhenti karena krisis moneter. Nah selama sepuluh tahun pemerintah sebelumnya proyek tol itu terbengkalai mangkrak dan baru dimulai kembali pembangunannya pada tahun 2014 periode pertama kepemimpinan Jokowi.
Tol Becakayu yang memiliki panjang sekitar 24 km selama sepuluh tahun tak tersentuh. Sementara selama periode kepemimpinan Jokowi, yang lima tahun saja, bukan hanya pembangunan tol mangkrak bahkan ratusan kilometer jalan tol baru dibangun. Ini belum termasuk bendungan, jalan dan infrastruktur lainnya.
Ada ironi menyedihkan pada pola pikir dan perilaku sebagian masyarakat. Pemerintah yang bekerja serius kurang mendapat apresiasi memadai bahkan sebaliknya justru menjadi sasaran berbagai ujaran kebencian, hoax dan fitnah. Padahal masyarakat melihat dan merasakan langsung kinerja pemerintah yang terbentang di depan mata. Masyarakatpun dapat melihat perbandingan riil antara kinerja pemerintah saat ini dengan sebelumnya.
Di sini terlihat jelas rasionalitas cara pandang masyarakat terindikasi mengalami kerancuan. Terjadi distorsi pemikiran yang menyebabkan masyarakat kehilangan obyektivitas dalam memandang persoalan di lingkungan sosialnya.
Pola pemikiran dan perilaku pada sebagian masyarakat ini pada tingkat serius sangat sulit dapat diharapkan mendorong peningkatan kualitas demokrasi. Kepemimpinan dipandang atas dasar persepsi menggunakan standar like and dislike; bukan pada kinerjanya. Obyektivitas dan rasionalitas dibuang jauh dan yang dikedepankan akhirnya lebih menekankan emosi dalam memandang sesuatu.
Ini bukan lagi persoalan bagaimana memandang dan menilai Jokowi, sebagai pemimpin yang menjalankan pemerintahan. Yang terpapar jelas ketakmampuan bersikap proporsional, rasional, obyektif dalam keseluruhan proses politik. Kepemimpinan diletakkan pada setting kepentingan yang sangat mungkin sekedar memenuhi pelampiasan syahwat kekuasaan dari para petualang politik.
Bukan hal aneh bila setiap out put sikap politik masyarakat dalam proses pemilu akhirnya melahirkan pemimpin jauh dari berkualitas. Sementara para pemimpin dan calon pemimpin yang sudah bekerja serta memiliki rekam jejak penuh prestasi kurang mendapat apresiasi memadai serta kesempatan berhikdmat kepada masyarakat.
Mengkritisi kepemimpinan di sini bukan berarti menjadi hal tabu sehingga terlarang disuarakan masyarakat. Kritik tetap diperlukan karena sama bernilainya dengan apresiasi pada kinerja kepemimpinan. Yang menjadi persoalan ketika terjadi kerancuan dan distorsi cara pandang masyarakat terhadap kepemimpinan.
Perlu terus diupayakan rasionalitas masyarakat untuk kepentingan peningkatan kualitas demokrasi. Hanya demokrasi berkualitas yang lebih memungkinkan lahir pemimpin amanah dan berprestasi.
