PAMEKASAN, koranmadura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, menggelar rapat paripurna penetapan akhir fraksi-fraksi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Paripurna tersebut berlangsung di ruangan sidang DPRD setempat, Jumat, 2 Juli 2021.
Acara tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Pamekasan, Fathorrohman, didampingi Wakil Ketua DPRD, Hermanto. Hadir Bupati Pamekasan, H Baddrut Tamam dan sejumlah pimpinan OPD.
Dalam kesempatannya, juru bicara Fraksi PPP Pamekasan, H Maskur mengatakan, pelaksanaan acara ini mempunyai arti sangat penting untuk dijadikan koreksi dan dan evaluasi bagi pihak eksikutif khususnya Bupati Pamekasan untuk perubahaan ke arah yang lebih baik dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan daearah.
“Dalam penyempurnaan pengelolaan kuangan daerah ini tentunya berpedomaan pada asas asas, norma- norma serta peraturan perundang- undangan yang berlaku,” kata Maskur.
Selain itu, ia menyinggung banyak masyarakat merasa ragu dan tidak percaya, apatis terhadap program vaksinasi yang yang diberikan oleh pemerintah, sebab menurutnya vaksinasi tersebut ada sebagian masyarakat yang menyatakan akan membuat banyak orang mati karena banyak yang meninggal.
“Ini perlu adanya sosialisasikan kepada masyarakat semaksimal mungkin,” ucapnya.
Sementara Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam mengatakan pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait dengan program vaksin tersebut. Namun masyarakat masih terpengaruh oleh berita-berita hoaks beredar di medsos.
“Kita melakukan sosialisasi semaksimal mungkin, segala daya dan upaya yang kita lakukan ini sungguh luar biasa, tapi berita hoax sungguh mengganggu mengenai informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan,” paparnya. (*/ADV/SUDUR/ROS/VEM)
