Oleh: MH. Said Abdullah (*)
Di tengah pemberitaan penguasaan Afghanistan melalui perang relatif lama menyeruak langkah mencengangkan pemerintah Cina, yang tiba-tiba demikian akrab dengan Taliban. Ketika terjadi ketegangan dan kekacauan alih kekuasaan yang antara lain diwarnai eksodus warga Afghanistan yang berebutan menaiki pesawat AS di Bandara Kabul, Cina justru sibuk mendekati dan secara informal mulai menebar angin kerja sama dengan kekuatan Taliban.
Jelas, sepak terjang Cina ini menimbulkan kekesalan Amerika Serikat, yang terpaksa meninggalkan Afghanistan. Bayangkan, belum selesai pemulangan warga dan tentara Amerika Serikat, dengan santai Cina seperti lenggang kangkung disela-sela ketegangan yang masih terus terjadi.
Kehadiran Cina di Afghanistan yang baru ditinggalkan AS dan saat ini dikuasai pemerintahan Taliban seperti melanjutkan perseteruan dua negara itu. Perbedaan cara pandang kedua negara terlihat jelas. AS lebih sering mengedepankan kebijakan geopolitik melalui pendekatan militer sebagai titik masuk sementara Cina, sangat pragmatis menekankan pendekatan kepentingan ekonomi.
Geopolitik AS jelas selalu membawa embel-embel ideologi dan kekuatan militer sehingga bukan hal luar biasa jika kemudian menimbulkan resistensi sehingga menyeruak jurang perbedaan. Biasanya, sangat mudah berbagai perbedaan merembes ke sektor lain sehingga melemahkan kekuatan dan pengaruh AS.
Sudah menjadi rahasia umum di dunia ini, ketika memasuki abad 21, dominasi militer AS di berbagai negara sekutunya, yang sangat luar biasa ternyata justru keropos ketika kesadaran nasionalisme berbagai negara bangkit. Kekuatan militer tergerus bangkitnya pemikiran dan sikap politik baru di berbagai negara sekutu AS terutama di kawasan Asia. Pengaruh Cina, yang makin meluas, mempermudah pelemahan pengkondisian AS yang akhirnya hanya kuat secara militer tapi kurang berdaya secara politik.
Di sinilah terlihat kelihaian Cina memainkan perannya. Cina membangun relasi tidak mengedepankan geopolitik atas dasar kekuatan militer. Yang dikedepankan tawaran kerja sama bidang ekonomi, yang saling memberikan keuntungan. Prinsip ini demikian lentur sehingga sangat mudah menerobos kekakuan perbedaan ideologi.
Berlakulah diktum universal paling mendasar tentang kepentingan dalam arti sesungguhnya yaitu saling menguntungkan secara ekonomi. Ideologi boleh berbeda tajam, platform politik sangat mungkin beda namun semua mencair ketika ada potensi relasi saling menguntungkan dalam bidang ekonomi.
Prinsip saling ketergantungan menguntungkan inilah yang menjadi titik masuk kedekatan Cina dan Taliban. Perbedaan ideologi yang demikian tajam seperti tidak berarti atau lebih tepatnya terabaikan. Selama saling menguntungkan Taliban akan tetap menerima kehadiran Cina. Bahkan dengan prinsip hubungan negara atas dasar kepentingan ekonomi siapapun yang berkuasa di Afghanistan akan tetap bermesraan dengan Cina.
Di sinilah AS kalah langkah dengan sepak terjang Cina. Jika AS diminta meninggalkan Afghanistan diiringi cibiran, Cina justru disambut kegembiraan untuk mengembangkan kerja sama saling ketergantungan menguntungkan.
Masyarakat Indonesia dapat mencermati secara jelas perkembangan Afghanistan terutama terkait hubungan dan pengakuan baru dari berbagai negara di dunia. Aspek yang paling mengemuka pada akhirnya adalah kepentingan terutama jalinan kerja sama ekonomi bagaimana mengelola potensi kekayaan alam Afghanistan.
Secara transparan terlihat bagaimana Cina sebagai kekuatan ekonomi telah memainkan peran dalam menebar pengaruh di berbagai negara. Yang dikedepankan tawaran kerja sama ekonomi tanpa memperhatikan perbedaan ideologi. Demikian pula yang terjadi di Indonesia.
Sayangnya, kehadiran investor Cina di Indonesia oleh sebagian orang lebih dilihat dari perspektif ideologi seolah akan menebarkan pengaruh komunis. Semua ini tak lepas dari trauma politik di masa lalu yang saat ini secara riil sudah sangat jauh berbeda. Padahal, seperti kasus Afghanistan selalu yang dibawa Cina kerja sama ekonomi saling menguntungkan; jauh dari persoalan ideologi.
Komunisme sudah ambruk. Bahkan komunisme Cina pun sebenarnya tidak lebih dari baju, yang isinya justru kapitalisme. Bukan hal luar biasa jika muncul pernyataan kontradiktif bahwa Cina yang berlabel komunis justru lebih kapitalis.
Kepentingan ekonomi memang seakan menjadi prinsip baru hubungan antar negara mengabaikan berbagai perbedaan ideologi. Lihatlah Arab Saudi, yang dianggap negara Islam paling konservatif. Arab Saudi tanpa ragu telah menanamkan investasi di Cina lebih dari 800 triliun, sementara di Indonesia, negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Arab Saudi hanya menebar sekitar 16 triliun. Demikian pula yang terjadi di Afghanistan, yang saat ini dikuasai Taliban, yang secara ideologi dan apapun bertolak belakang dengan Cina, ternyata bisa duduk manis, menjalin kerja sama ekonomi, yang saling menguntungkan.
Memandang berbagai investasi dari berbagai negara di era sekarang atas dasar ideologi akan menjadi hambatan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Apalagi bila disertai kecurigaan bernuansa SARA hingga potensial memantik ketegangan. Kerja sama Cina dan kekuatan Taliban memberi gambaran riil tentang hubungan kerja sama ekonomi dapat berlangsung mengabaikan perbedaan ideologi, platform apapun selama saling menguntungkan.
Jika prinsip-prinsip dasar kehidupan kenegaraan Indonesia, yang berdasarkan Pancasila tetap menjadi pegangan utama, kekhawatiran infiltrasi ideologi lain dapat dihindari. Tentu tetap dengan selalu waspada tanpa ketakutan serta kecurigaan berlebihan. (*)
*Ketua Banggar DPR RI.
