Oleh: MH. Said Abdullah (*)
Seakan jadi acara rutin, selalu setiap akhir September mencuat perdebatan persoalan Partai Komunis (PKI). Sayangnya tak semua bersemangat mencerahkan dan lebih mengajak berpikir jernih dalam kewaspadaan rasional. Menyelip kegaduhan yang menyerap energi bangsa pada hal-hal jauh dari produktif.
Sebagaimana diberitakan berbagai media, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan tentang masih adanya komunis di Indonesia. Gatot lantas membeberkan bukti-bukti masih adanya PKI di Indonesia lewat insiden perusakan museum Kostrad. Dia menyebut dalam museum ada sejumlah bukti peristiwa penumpasan komunisme, seperti patung yang dihilangkan.
“Bukti nyata jurang kehancuran ada persis di depan mata, baru saja terjadi adalah Museum Kostrad, betapa diorama yang ada di Makostrad. Dalam Makostrad ada bangunan, bangunan itu adalah kantor tempatnya Pak Harto (Soeharto) dulu. Di situ direncanakan gimana mengatasi pemberontakan G30SPKI di mana Pak Harto sedang memberikan petunjuk ke Pak Sarwo Edhie sebagai Komandan Resimen Parako dibantu oleh KKO,” tuturnya.
Dari situ, Gatot menganggap adanya kemungkinan sudah berkembangnya paham komunis di tubuh TNI. “Maka saya katakan ini kemungkinan sudah ada penyusupan paham-paham kiri, paham-paham komunis di tubuh TNI. Saya ulangi. Ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI, dalam kesempatan ini saya mengetuk jiwa patriotisme dan ksatria prajurit TNI AD, TNI AL, dan TNI AU agar bersama-sama membersihkan jajaran TNI dari penyusupan maupun pengaruh akan merusak jiwa-jiwa prajurit TNI dan bisa menyebabkan pengkhianat minimal atau pun menjual institusi hanya untuk sekedar jual jabatan dan akan bermuara pada ingkar, pada sumpah pada Allah. Bersihkan semuanya agar peristiwa kelam yang lalu tidak terjadi lagi,” sebut Gatot.
Menarik mencermati respon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto terhadap pernyataan Gatot Nurmantyo. “Saya tidak mau berpolemik terkait hal yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Tidak bisa suatu pernyataan didasarkan hanya kepada keberadaan patung di suatu tempat,” kata Hadi kepada detikcom, Senin (27/9/2021).
Hadi Tjahjanto menuturkan Kostrad pun sudah mengklarifikasi soal latar belakang patung para tokoh TNI kini tak lagi berada di Museum Dharma Bhakti, “Masalah ini sudah diklarifikasi oleh institusi terkait,” ucap Hadi Tjahjanto .
Namun demikian, Hadi Tjahjanto menilai pernyataan Gatot Nurmantyo sebagai pengingat dari senior kepada junior agar TNI senantiasa waspada dan mencegah kembali terjadinya peristiwa kelam seperti saat Orde Lama. “Saya lebih menganggap statement tersebut sebagai suatu nasihat senior untuk kita sebagai Prajurit Aktif TNI. (Agar) senantiasa waspada agar lembaran sejarah yang hitam tidak terjadi lagi,” ujar Hadi.
Dengan perspektif penuh kearifan itu, Panglima telah memilah secara jernih pernyataan Gatot Nurmantyo yang kemudian seakan ditempatkan pada proporsinya. Dari respon Panglima TNI masyarakat Indonesia akan dapat melihat bahwa pernyataan Gatot Nurmantyo lebih sebagai ekspresi sikap politik. Ini tentu -di luar hikmah yang dapat diambil sebagai pembelajaran sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia.
Apa iya hanya karena persoalan patung menggambarkan institusi TNI telah tersusupi komunis. Jelas bukan hanya jauh dari ilmiah bahkan terkesan sebagai simplifikasi.
Dugaan sebagai ekspresi sikap politik dan simplifikasi mudah ditelusuri . Pertama, pernyataan itu, belum diklarifikasi langsung kepada Pangkostrad Letnan Jendral Dudung Abdurrachman. Memberikan pernyataan sangat sensitif atas dasar perilaku bersifat teknis soal patung tanpa klarifikasi dan verifikasi, mengutip pernyataan Panglima TNI sebagai sikap tidak ilmiah. Bukankah sangat mudah seorang sekaliber Gatot Nurmantyo untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi langsung kepada pucuk pimpimpinan Kostrad Letnan Jendral Dudung Abdurrachman. Namun agaknya beliau lebih memilih memanfaatkan hal bersifat teknis sebagai pernyataan bernuansa politik.
Kedua, sebagai Mantan Panglima TNI adalah aneh bin ajaib jika menilai aktivitas teknis patung terhadap institusi sekaliber Kostrad secara kurang proporsional. Gatot Nurmantyo tentu sangat paham bahwa komunis merupakan musuh nomor satu TNI dan Bangsa Indonesia. Konstradpun terekam dalam sejarah sebagai salah satu institusi TNI terdepan dalam melawan dan memerangi serta memberantas PKI.
Sudah menjadi rahasia umum Gotot Nurmantyo sejak selesai menjabat sebagai Panglima TNI memposisikan diri sebagai politisi dengan antaran lain menjadi bagian dari pencalonan Capres Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019. Berbagai pernyataannya pun mencerminkan seorang politisi dengan lebih bersikap sebagai oposisi. Jadi, dapat dibaca kemana sebenarnya arah pernyataannya.
Terkait tudingan TNI terindikasi anasir komunis kali inipun sangat politis dengan ketakjelasan kepentingan. Ini terutama jika mencermati rentetan pernyataan pada soal yang sama.
Seperti diakuinya, Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo mengklaim mengendus bangkitnya gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah lama. Bahkan, Gatot mengaku sudah mencium adanya kebangkitan komunis di Indonesia sejak 2008.
“Tanggal 10 Maret 2014, saya masih menjabat Pangkostrad dan saya beranikan untuk memberikan kuliah umum tentang proxy war di Universitas Indonesia. Ini terus saya lakukan dan saat saya jadi panglima TNI sudah 59 universitas saya berikan kuliah umum yang fokus pada proxy war,” bebernya.
Gatot Nurmantyo menambahkan, semakin menguatnya gerakan kebangkitan PKI ini membuat dia memerintahkan jajarannya menyaksikan kembal kekejaman komunis dalam film G30S PKI. “Pada saat saya menjadi panglima TNI saya melihat itu semua, maka saya perintahkan jajaran saya semua melihat G30S PKI,” tandasnya.
Publik pun bertanya-tanya mengapa ada kontradiksi pernyataan antara saat dan pasca menjabat. Jika benar ada aktivitas pergerakan komunis yang telah diketahuinya sejak lama, mengapa tidak ditindak tegas saat menjabat sebagai Panglima dan bahkan ketika menjadi Pangkostrad. Mengapa hanya sekedar himbauan menonton film G30S PKI. Bukankah jika ada bukti seperti pernah ditegaskan Presiden Jokowi harus disikat habis. Di sinilah publik membaca pernyataan Gatot Nurmantyo sepenuhnya sebagai sikap politik yang sayangnya seperti disebut Panglima TNI, jauh dari semangat ilmiah.
Masyarakat Indonesia tentu tidak akan pernah lupa pada tindakan penghianatan dan pemberontakan PKI. Kewaspadaan menjadi keharusan terhadap kekuatan apapun yang berpotensi merongrong ideologi Pancasila baik berlatar belakang ideologi komunis, agama dan lainnya. Namun demikian kewaspadaan selayaknya didasarkan prinsip rasional dan bukan emosional serta jauh dari sekedar menebar kegaduhan demi kepentingan politik instan.
Waspada harus, dengan berpikir dan bersikap strategis, kritis, taktis, tegas dan rasional. (*)
*Ketua Banggar DPR RI.
