SUMENEP, koranmadura.com – Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur meminta pemerintah untuk melakukan pendataan produksi garam dibawah. Karena hasil amatan yang dilakukan, produksi garam hingga akhir tahun cukup banyak dan bisa menekan laju impor garam.
“Tingkat produksi lumayan bagus tahun ini, kenapa pemerintah masih melakukan inmpor. Ini terkesan pemerintah tidak memihak pada petambak,” kata Ismail, Sekretaris Jendral, Pimpinan Pemuda Muhammadiyah, Kabupaten Sumenep, pada media ini.
Sesuai informasi kata dia, hasil produksi garam tahun 2018 lalu ditingkat petambak garam hingga saat ini masih ada. Jumlahnya mencapai ratusan bahkan ribuan ton.
Petambak garam lanjut Ismail terpaksa menimbun garam dikarenakan harga jual terlalu murah, saat ini berkisar antara Rp300 hingga Rp350 rupiah perkilogram. Harapan petambak saat itu, pemerintah bisa membeli hasil produksi Rp1.000 perkilogram. Sehingga kata Ismail banyak petambak garam yang terpaksa berhenti memproduksi akibat keterbatasan modal usaha. “Nah, kenapa pemerintah masih tega impor garam?,” ungkap Ismail dengan nada bertanya.
Apabila alasannya karena kualitas sambung Ismail, mestinya petambak garam diberi pembekalan dan juga sarana prasarana yang memadai. Sehingga petambak tidak lagi memproduksi garam dengan cara tradisional.
“Kami yakin jika sarana dan prasarana yang dimiliki petambak sudah memadai, kualitas garam tidak akan kalah saing dengan garam industri,” jelasnya.
Kabupaten Sumenep merupakan salah satu daerah terbesar penghasil garam lokal. Di Sumenep lahan pegaraman tersebar dibeberapa kecamatan, seperti di Kecamatan Kalianget, Gapura dan juga Kecamatan Saronggi.
Untuk diketahui, diloah dari beberapa sumber menyebutkan Pemerintah Pusat melui Kementerian Perindustrian menyatakan impor garam terpaksa dilakukan pemerintah karena kebutuhan garam nasional mencapai 4,6 juta ton pada 2021. Dari total tersebut, pemerintah menyepakati alokasi impor garam industri sebanyak 3,07 juta ton. (JUNAIDI/ROS/VEM)
