SUMENEP, koranmadura.com – Petani di Kecamatan Bluto, Sumenep, Madura, Jawa Timur mengeluhkan terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi jelang musim tanam. Kelangkaan tersebut akan berakibat pada sektor produksi akan menurun.
Keluhan tersebut terungkap saat sejumlah petani mendatangi anggota DPRD Sumenep, Ach. Naufil MS. Di depan Naufil, mereka menyampaikan keluhan soal kelangkaan pupuk bersubsidi.
Petani mengaku sulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, seperti pupuk jenis Urea. Bahkan sekalipun petani tersebut telah terdaftar sebagai anggota Kelompok Tani (Poktan).
“Informasi yang disampaikan pada kami, di Kecamatan Bluto pupuk mulai langka,” kata Naufil pada media.
Setelah dilakukan koordinasi dengan sejumlah Poktan kata Naufil, kelangkaan tersebut salah satunya karena kuota pupuk yang mestinya di tebus tidak sesuai kebutuhan.
Dia mencontohkan, terdapat salah satu Poktan yang hanya diberi jatah pupuk jenis urea sebanyak satu ton, padahal kebutuhan sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diajukan sebanyak enam ton dalam satu kali musim tanam.
Rasio pemupukan untuk tanaman jagung, Perhektarnya membutuhkan kurang lebih sekitar 6 Kwintal urea dan phonska.
“Itu dengan tiga kali pemupukan. Sementara jatah pupuk hanya 1 ton ketika dibagi ke semua anggota tidak cukup. Mereka bingung dan mengadu pada kami,” beber Naufil saat menceritakan ulang keluhan petani.
“Ada sekitar 10 poktan yang sudah dikonformasi oleh kami, dan jawabannya hampir sama begitu dengan jumlah kebutuhan yang berbeda,” imbuhnya.
Bahkan kata Naufil berdasarkan pengakuan sejumlah petani kelangkaan pupuk tersebut sering kali terjadi. Sehingga masyarakat mengaku kebingungan untuk mendapatkan pupuk dibawah. “Tentu ini menjadi PR bagi kami, kami tidak mungkin tinggal diam. Pasti kami telusuri nanti,” jelasnya.
Politisi PKB itu mengaku jika nantinya ditemukan adanya kejanggalan maka tidak akan segan membawa persoalan itu ke ranah hukum.
“Persoalan ini tidak bisa dibiarkan, jika ada penyelewengan itu pidan karena pupuk itu disubsidi menggunakan uang negara,” tegas dia. (JUNAIDI/ROS/VEM)
