PAMEKASAN, koranmadura.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Pamekasan, Madura, Jawa Timur menyampaikan empat tuntutan kepada DPRD dalam aksi demonstrasi di depan kantor dewan setempat, Kamis, 18 November 2021.
Empat tuntutan tersebut, yakni meminta DPRD membentuk pansus selambat-lambatnya dalam waktu 7 x 24 jam. Hal itu dilakukan untuk kepentingan audit dan investigasi di lapangan terkait dengan carut marutnya penyaluran pupuk bersubsidi, sekaligus evaluasi semua distributor dan kios serta kelompok tani yang bermain dalam pendistribusian tersebut.
Selain itu, mereka mendesak dewan untuk berkolaborasi dengan polres agar segera mengusut tuntas terkait pendistribusian pupuk di Kecamatan Waru dan Palengaan yang terindikasi adanya permainan dan penimbunan pupuk subsidi sehingga terjadi kelangkaan. Terus dewan harus memastikan realisasi dan penggunaan kartu tani sehingga fungsinya selesai tahun ini.
Kemudian, mereka menuntut dewan mendesak Bupati Pamekasan untuk mereshuffle Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang gagal menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.
“Rakyat kebingungan mau beli pupuk, sedangkan kalian hanya memikirkan perutnya sendiri, sedangkan rakyat sekarat pak, kalian dipilih oleh rakyat,” teriak korlap aksi, Taufiq panggillan akrab Bung Taufiq di depan Ketua Komisi II, Ahmadi dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Ajib Abdullah.
Baca: Puluhan Mahasiswa Lakukan Aksi Lempar Telur Ke Kantor DPRD Pamekasan
Bung Taufiq enggan meminta tanggapan terhadap legislatif dan eksekutif tuntutan tersebut. Namun dirinya berkomitmen akan mengawal tuntas tuntutan tersebut sehingga tidak ada kelangkaan pupuk subsidi kembali.
“Kita ke sini sudah dua kali. tahun lalu sudah melakukan aksi demo mengenai terkait dengan kelangkaan pupuk ternyata tahun ini masih saja ada kelangkaan,” tegas Bung Taufiq.
Sebelum mereka membubarkan diri dalam aksi tersebut, mereka melemparkan telur mentah ke kantor DPRD Pamekasan. Hal tersebut sebagai bentuk kekecewaan kepada lagislatif karena tidak bisa mengontrol eksekutif soal kelangkaan pupuk.
Sementara itu di lain kesempatan, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Ismail Arrahim mengatakan pihaknya berencana akan melakukan rapat kembali dengan pihak eksekutif dan juga distributor juga pemantau pupuk mengenai terkait dengan tuntutan tersebut.
“Pertemuan pertama sudah, pertemuan kedua sudah, kita lanjutkan pertemuan yang ketiga, kita evaluasi di lapangan intinya petani jangan sampai disulitkan dengan persoalan pupuk ini saja. Kita juga minta jangan ada paksaan petani untuk membeli paket, sesuaikan dengan kebutuhan jangan dipaksakan petani untuk membeli ZA,” tegasnya.
Ismail panggil akrab Ismail Arrahim mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa telah ikut memberikan kontrol atau warning kepada legislatif dan juga eksekutif agar persoalan kelangkaan pupuk tidak terjadi berulang ulang.
“Itu adalah memberikan warning kepada kami dan kepada kita semua, agar kedepan Pamekasan utamanya dalam pelayanan dalam pertanian ini yang menyangkut persoalan pupuk masalahnya bisa dikurangi, walaupun tidak 100 persen, paling tidak masalah ini tidak rutin tahun ke tahun, kemudian terkait dengan pansus itu yang jelas sudah ada mekanismenya ya, kita akan sampaikan kepada ketua DPRD, karena kita ini adalah komisi ya, dan bagaimana nanti ketua dewan menyikapi ya,” Paparnya. (SUDUR/ROS/VEM)
