BANGKALAN, koranmadura.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) Dapil Madura, Mathur Husyairi menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebenarnya sudah “kolaps” alias tak stabil.
Sebab porsi anggaran yang ada di kabupaten paling barat di pulau Madura sudah tidak seimbang antara belanja modal dan pegawai. Hal itu, kata dia akan berdampak terhadap akselarasi pemulihan ekonomi di masa pandemi virus Corona.
“Belanja pegawai di Bangkalan melebihi 50 persen. Tidak balance dengan belanja modal. Sebenarnya APBD Bangkalan sudah kolaps,” kata dia, pada saat mengisi kajian komunitas Aliansi Jurnalis Bangkalan (AJB), Kamis malam, 29 Desember 2021.
Menurut dia, penyusunan APBD seyogyanya disesuaikan visi misi Bupati, Abdul Latif Amin Imron dan Wakil Bupati Bangkalan, Mohni. Jadi, pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai tingkat desa hingga kabupaten tidak hanya usulan formalitas saja.
“Kalau hanya formalitas, dan kopi paste program tahun-tahun sebelumnya, maka bisa jadi uang negara hanya dijadikan bancakan saja,” kata dia.
Dia juga memberikan saran kepada bupati dan wakil bupati Bangkalan, bahwa dalam penyusunan APBD harus faham secara detail. Kalau tidak ingin ribet, lanjut aktivis senior, cukup menggunakan tenaga ahli eksternal yang bisa baca anggaran.
“Bupati mengundang tenaga ahli tentang anggaran. Lalu minta dibedah dan sesuaikan dengan visi misi. Selesai sudah, tinggal melaksanakan program,” kata dia.
Sekedar diketahui, komposisi APBD di Kota Dzikir dan Shalawat ini sempat jadi atensi serius oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Menurut dia, di masa pandemi virus Corona ini butuh program-program yang bisa memulihkan roda perekonomian nasional.
Sedangkan Bangkalan sendiri disebut salah satu kabupaten yang cukup tinggi belanja pegawai dari pada belanja modal. Tentu hal itu, disebut akan menghambat akselarasi pertumbuhan ekonomi nasional. (MAHMUD/ROS/VEM)
