BANGKALAN, koranmdura.com – Beberapa aktivis yang mengatasnamakan Persatuan Masyarakat Peduli Demokrasi, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur datangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Rabu 19 Januari 2022.
Kedatangan beberapa aktivis itu mempertanyakan terkait isu penundaan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) tahap II tahun 2022. Mereka ditemui wakil ketua DPRD, Khotib Marzuki dan sebagian anggota legislatif lainnya.
Koordinator Aksi, Imam Pantor menyampaikan, secara aturan pesta demokrasi di desa dilaksanakan tahun 2022 ini. Sebab, ratusan kepala desa akan habis masa jabatan. Jadi jika ditunda, akan berimbas pada pembangunan desa.
“Isu penundaan Pilkades sudah santer di media bahkan kalangan masyarakat. Secara aturan tahun ini ratusan Kades akan purna,” kata dia.
Selain itu, kata dia, calon-calon kepala desa yang akan melaksanakan Pilkades tahun ini sudah mulai bergerak. Oleh karenanya, Imam Pantor meminta kepada pihak legislatif dan eksekutif, agar tetap melanjutkan gelar pesta demokrasi di tingkat desa.
“Kami minta masyarakat jangan dipolitisasi, Kami minta sukseskan Pilkades tahun 2022,” ujar dia.
Sementara Wakil ketua DPRD Bangkalan, Khotib Marzuki menyampaikan, selama ini di tataran legislatif dan eksekutif belum ada indikasi penundaan Pilkades. Karena, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) gelar Pilkades sudah ditetapkan.
“Jadi teman aktivis dapat isu dari mana terkait Pilkades itu. Karena kita tidak pembahasan soal penundaan. Apalagi, anggarannya sudah ditetapkan,” kata dia.
Pria kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meyakini Pilkades tidak akan ditunda. Diperkirakan anggaran untuk gelar pesta demokrasi tidak jauh dari Rp 14 miliar. Ada sekitar 140 desa yang habis masa jabatan dan 9 desa gagal Pilkades tahun lalu.
“Kita akan tanyakan terkait pelaksanaan Pilkades,” tutupnya. (MAHMUD/ROS/VEM)
