BANGKALAN, koranmadura.com – Keuangan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bangkalan, yang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mayoritas digunakan belanja pegawai. Sehingga, dana pembangunan sekolah nyaris tak ada.
Diketahui, anggaran yang bersumber APBD sebesar Rp 600 miliar. Sementara rinciannya, Rp 2 miliar untuk saran dan prasarana (Sapras) dan pembebasan lahan sekolah yang masih hak pribadi. Sisanya, dialokasikan untuk belanja pegawai.
Baca: Disdik Bangkalan Dapat Rp 600 Miliar dari APBD, Digunakan untuk Apa Saja?
Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan menjelaskan anggaran Disdik mayoritas untuk belanja pegawai tak bisa dipungkiri. Sebab, banyak pegawai mulai dari lembaga Disdik, Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat.
Dilanjutkan, Nur Hasan anggaran Disdik tersebut lebih banyak ketimbang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain. Namun, perihal pembangunan fisik sekolah masih minim. Jadi, dia menyarankan Disdik lebih intens komunikasi pada pemerintah pusat
“Sehingga untuk pembangunan dan perbaikan mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat,” kata dia.
Pria dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut mengingatkan salah satu mitra kerjanya itu, agar dapat lebih meningkatkan kualitas kinerja pegawai. Diantaranya, dibuktikan dengan naiknya tingkat pendidikan di tengah masyarakat.
“Harus naik, salah satunya nanti kita lihat dari Indeks Pembangunan Manusia,” pungkasnya. (MAHMUD/ROS/VEM)
