PAMEKASAN,koranmadura.com – Sejumlah lembaga di Pamekasan, Madura, Jawa Timur menolak Fattah Jasin sebagai calon wakil bupati.
Penolakan tersebut, muncul dari puluhan pemuda yang mengatasnamakan Dewan Energi Aspirasi Rakyat Jawa Timur (DEAR – JATIM) dan Pusat Kajian dan Pengaduan publik (PKPP) di depan kantor DPRD setempat, Kamis, 27 Januari 2021 lalu.
Kemudian, hari ini puluhan warga yang mengatasnamakan Lintas Lembaga Swadaya Masyarakat kabupaten Pamekasan, berunjuk rasa ke kantor DPRD setempat, Senin, 31 Januari 2021. Mereka juga menolak Fattah Jasin mengisi jabatan wakil bupati Pamekasan.
Baca: Lagi, Puluhan Massa Tolak Fattah Jasin Jadi Wabup Pamekasan
Juru bicara partai pengusung, Heru Prayitno mengatakan, munculnya penolakan tersebut merupakan hal biasa dalam demokrasi.
“Hal itu proses demokrasi, biasanya tidak jauh dari kegaduhaan politik, yang penting bupati membutuhkan sekali wakil bupati setelah ditinggalkan beberapa tahun oleh Raja’e,” kata Heru panggilan akrab Heru Prayitno.
Menurutnya, dalam pemilihan wakil bupati tersebut, Bupati Wakil Pamekasan, Baddrut Tamam memilih kriteria untuk menduduki kursi wabup yang kosong tersebut, salah satunya, paham tentang birokrasi.
Baca: Ini 5 Pernyataan Tegas Massa Aksi tentang Penolakan Fattah Jasin Jadi Wabup Pamekasan
Kebutulan menurutnya, Fattah Jasin masuk dalam kriteria tersebut.
“Karena ini sifatnya PAW jadi tentu saja, bupati memberikan kriteria yang menurut beliu itu bisa membantu kinerja- kinerja dari beliau dari sisa jabatannya yang 18 bulan atau satu tahun setengah, kriteria itu kita dalami ternyata kriteria yang diinginkan oleh bupati, ada pada calon-calon yang diajukan oleh bupati untuk di dalami, yaitu Fattah Jasin,” ungkapnya. (SUDUR/ROS/VEM)
