BANGKALAN, koranmadura.com – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur melakukan inspeksi mendadak (Sidak) bangunan baru rumah aman di Kelurahan Bancaran, Kecamatan Kota, pada Senin 31 Januari 2022.
Kedatangan mereka ingin memastikan rumah aman yang dibangun pada tahun 2021 oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Penataan Ruang (DPRKP) bisa segera digunakan oleh Dinas Sosial (Dinsos) setempat.
Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Nur Hasan menyampaikan dibangunnya rumah aman untuk korban kekerasan di Kota Salak ini bukan mengharap ada kasus tersebut terjadi. Namun, hal itu sebagai antisipasi untuk memberikan pembinaan terhadap korban.
“Kami berterimakasih terhadap dinas terkait atas pembangunan. Kami tidak mengharap banyak tidak aman, tapi semoga masyarakat tambah aman,” kata dia.
Sementara hasil sidak tersebut, politisi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menemukan beberapa kekurangan dalam pembangunan dan perlu dilengkapi. Seperti halnya perlengkapan, saluran drainase, dan tempat parkir.
“Perlengkapan sebagian sudah kami anggarkan. Kekurangan itu bukan tanggung jawab DPRKP, tapi Dinsos,” ucap dia.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinsos Kabupaten Bangkalan, Wibagio Suharta menyampaikan pihaknya menganggarkan Rp 180 juta untuk keperluan perlengkapan. Anggaran tersebut bukan untuk kebutuhan rumah aman. Namun sebagian akan diletakkan di kantor Dinsos. “Seperti pengadaan AC, dan perlengkapan ruangan,” tanggapnya.
Dia menjelaskan rumah aman diperuntukkan rehabilitasi korban kekerasan. Sementara anak jalanan (Anjal) belum bisa diletakkan di rumah rehabilitas. Petugas yang disiapkan ada sekitar 15 orang.
“Kita pisah antara korban kekerasan dan Anjal, karena bersangkutan dengan keselamatan. Soal petugas kita gunakan yang sudah ada,” pungkasnya. (MAHMUD/DIK)
