BANGKALAN, koranmadura.com – Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Mahmudi Ibnu Khotib mempertanyakan penggunaan dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) yang melekat pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
“Penggunaan dana Pokir tidak tepat sasaran. Masak digunakan untuk bangun pagar makam. Apa manfaatnya?,” tanya dia, pada acara Forum Konsultasi Publik, pada Rencana Awal Pembahasan RKPD Bangkalan Tahun 2023, Kamis 24 Februari 2022.
Menurut dia, banyak infrastruktur pendidikan sudah tak layak pakai. Seperti di Kecamatan Geger, ada bangunan sekolah rusak tetapi belum disentuh pemerintah. Kata dia, jika keuangan yang melekat di dinas terkait tidak mencukupi, semestinya anggota dewan bisa lebih peka.
“Eksekutif dan legislatif merupakan satu kesatuan. Artinya saling melengkapi dalam membangun Bangkalan,” ujarnya.
Senada dengan apa yang disampaikan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangkalan Moch. Fauzan Jakfar. Menurut dia, setiap anggota dewan mendapatkan jatah dana Pokir Rp 2 miliar per tahun.
“Kalau Rp 2 miliar ini dipecah, per kegiatan Rp 200 juta, bisa 10 kegiatan. Jika anggota dewan bisa menjalankan dana Pokir tepat sasaran pasti bisa bantu pembangunan di Bangkalan,” ucapnya.
Sementara Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron berharap pihak legislatif bisa lebih bersinergi dalam pembangunan Kota Dzikir dan Shalawat. Sebab, infrastruktur yang rusak bisa dibantu melalui dana Pokir di Daerah Pilihan (Dapil) masing-masing.
“Jika bisa sinergi, maka Bangkalan bisa lebih sejahtera lagi, baik infrastruktur dan yang lain,” kata Ra Latif, sapaan akrab Abdul Latif Amin Imron.
Terkait sorotan yang disampaikan oleh Bupati LIRA dan Ketua KONI, kata Ra Latif, akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan RKPD tahun 2023 yang akan datang. “Semoga usulan ini bisa ter-cover, kita lihat kemampuan anggaran kita dulu,” imbuhnya. (MAHMUD/DIK)
