SAMPANG, korabmadura.com – Problematika sampah yang dihasilkan warga hunian perumahan di Sampang, Madura, Jawa Timur, ternyata juga menjadi problematika Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten setempat.
Pasalnya, sejumlah perumahan masih belum disediakan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) oleh pihak pengembang, sehingga kemudian menimbulkan permasalahan tumpukan sampah di lingkungan perumahan di Sampang.
Kepala Dinas DLH Kabupaten Sampang, Faisol Ansori saat dikonfirmasi soal penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) untuk sampah rumah tangga di perumahan ditegaskan menjadi tanggung jawab pihak pengembang.
“Penyediaan TPS untuk perumahan memang menjadi kewajiban pengembang, namun tidak menutup kemungkinan kami bisa intervensi tergantung kebutuhan dan ketersediaan lahan di perumahan,” katanya, Kamis, 24 Februari 2022.
Selain itu, pihaknya mengakui bahwa khusus perumahan di Selong Permai diakui pengembangnya sudah untuk dihubungi. Namun begitu pihaknya akan berkoordinasi dengan RT maupun RW setempat untuk pengusulan penyediaan TPS dengan syarat mutlak yaitu berkenaan dengan ketersediaan lahan dan keberadaannya disetujui oleh semua pihak.
“Kami akan berkoordinasi mengenai penyediaan TPS, tapi dengan syarat harus ada lahan dan keberadaannya harus disetujui oleh semua pihak,” terangnya.
Lanjut Faisol Ansori mengklaim beberapa perumahan di Sampang saat ini sudah tersedia TPS.
“Beberapa perumahan sudah tersedia TPS. Tapi khusus Selong Permai memang belum tersedia TPS namun sampah yang dihasilkan warga hunian langsung diangkut ke TPS3R terdekat,” akunya.
Sementara Ketua RT 1 RW 9, Perum Selong Permai, Heri Darsono mengaku, hingga belum ada koordinasi lanjutan dengan pihak DLH Sampang berkenaan tindak lanjut penanganan sampah di wilayahnya. Pihaknya juga berharap apabila pihak DLH merealisasikan penyediaan TPS namun dengan program yang harus benar-benar diterima oleh masyarakat.
“Jika hanya TPS terbuka, nanti malah tetap timbulkan bau dan sampahnya bisa berserakan. Kalau memang ada penyediaan TPS, ya TPS nya harus dengan kondisi tertutup sehingga bau maupun sampah berserakan tidak timbul, nah besar kemungkinan masyarakat akan menerima keberadaan TPS itu. Kalau bentuk TPSnya seperti itu, kami akan bantu sepenuhnya untuk memfasilitasi dan edukasi kepada masyarakat. Dan kami yakin masyarakat akan mau menerima keberadana TPS itu,” ujarnya.
Akan tetapi, hingga saat ini Heri Darsono mengaku pihak DLH belum ada koordinasi dengannya.
“Dulu memang ada, tapi belum ada titik terang. Sehingga kemudian ada pegiat sampah dari Forum PRB yang membantu mengumpulkan sampah di sini. Jadi kami berharap pihak DLH serius menangani persoalan sampah.di area perumahnnya,” harapannya. (MUHLIS/ROS/VEM)
