SAMPANG, koranmadura.com – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sampang, Madura, Jawa Timur, menggelar aksi demonstrasi di depan Pemkab dan DPRD setempat, Senin, 7 Maret 2022.
Aksi tersebut digelar berdasarkan atas beberapa laporan masyarakat terkait dugaan penyelewengan saat penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Menurut Ketua PC PMII Sampang, M. Nadzir Fatihilhaq penyaluran program sembako kali ini berbentuk uang nominal sebesar Rp 600 ribu untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM). Namun faktanya di lapangan, KPM justru mendapatkan indikasi, intimidasi, hingga penggiringan berbelanja ke toko tertentu. Padahal, kata dia pembelanjaan boleh di mana saja tanpa harus ada pemaksaan untuk belanja ke toko tertentu sesuai Keputusan Mensos dan Ditjen Penanganan Fakir Miskin.
“Jadi kami menilai sangat perlu adanya pengawasan baik dari pemkab maupun DPRD. Dan kami juga menuntut Pemkab untuk menindak tegas oknum pos penyalur serta pejabat desa yang terindikasi melanggar penyaluran bansos BPNT tersebur,” katanya.
Namun sayang, aspirasi puluhan mahasiswa tidak tersampaikan langsung di hadapan Bupati maupun Wakil Bupati Sampang. Sehingga, puluhan mahasiswa tersebut hanya ditemui oleh OPD, namun mereka menolak berdialog dan kemudian melanjutkan aksinya di depan kantor DPRD setempat guna menyampaikan aspiranya.
Sesampainya di depan kantor legislatif, pada pendemo nyaris melakukan sweeping lantaran tidak kunjung ditemui. Sementara Ketua DPRD Sampang sedang tidak ada di kantornya. Akhirnya para aktivis tersebut sempat saling adu dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di depan pintu masuk.
Lama berorasi dan suasan semakin memanas, para demonstran akhirnya ditemui oleh Wakil Ketua III DPRD setempat, Fauzan Adima.
Di hadapan para pendemo, Fauzan mengaku siap mengawal adanya indikasi penyelewengan bansos tesebut. Bahkan Politisi Gerindra itu langsung berkoordisi dengan dinas terkait, yaitu Dinas Sosial.
“Kalau ada data konkret, mari laporkan ke polisi bersama-sama. Sedangkan berkenaan pembentukan Panitia Khusus (Pansus), kami dari Fraksi Gerindra mengaku siap walaupun sekarang. Namun untuk pembentukan Pansus harus disetujui oleh fraksi yang lain,” paparnya. (MUHLIS/DIK)