BANGKALAN, koranmadura.com – Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur mendapatkan banyak sorotan. Sebab, dari total APBD Rp 2,4 triliun, di atas 50 persen digunakan untuk belanja pegawai.
Di antara yang menyoroti APBD Bangkalan adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Di mana dengan pengelolaan yang tak balans tersebut tentu menjadi penghambat usaha pemerintah pusat dalam memulihkan ekonomi di masa pandemi virus Corona.
Baca: Menkeu Sebut Belanja Pegawai di Bangkalan Boros, Bupati Akui APBD Sedang Tak Sehat
Tak hanya, itu salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Dapil Madura, Mathur Husyairi menyebutkan bahwa, APBD Kabupaten Bangkalan sudah kolaps. Sebab, dalam postur keuangan sudah tidak sehat.
Baca juga: Anggota DPRD Jatim Dapil Madura: APBD Bangkalan Sebenarnya Sudah “Kolaps”
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan, Taufan Zairinsjah menyampaikan pihaknya akan melakukan pendataan pegawai di bawah Pemerintah Kabupaten (Pemkab). Hasil dari itu, pihaknya akan lakukan pengkajian.
“Kita akan minta data di setiap dinas, khususnya yang tenaga harian lepas. Jika tidak begitu dibutuhkan bisa kita lakukan efisiensi pegawai,” kata dia, Rabu 23 Maret 2022.
Selian itu, kata mantan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), langkah tersebut untuk meminimalisir pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) yang sudah tak sesuai dengan tugas mereka. Namun masih tercatat penerima honor.
“Jika sudah tidak produktif, kita lakukan efisiensi. Apa lagi ada isu THL akan diangkat PPPK. Cuma belum pasti,” ujarnya.
Namun, untuk mengatasi APBD yang tak sehat, Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan, Agus E. Leandy memiliki pandangan berbeda. Menurut dia, belanja pegawai sudah ada ketetapan dari pusat.
“Untuk belanja pegawai sudah ada ketetapan berdasarkan pangkat, golongan, dan masa kerja. Tidak ada efisiensi pegawai,” tuturnya.
Menurut mantan sekretaris Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Kabupaten Bangkalan, yang perlu pemerintah pikirkan bagaimana bisa meningkatkan APBD. Sehingga dengan begitu, keuangan pemerintah bisa sehat lagi.
“Jadi yang perlu kita pikirkan bagaimana kita tingkatkan APBD, karena jika berbicara efisiensi tidak bisa. Dinas masing-masing masih butuh tenaga pegawai,” paparnya. Sekadar diketahui, pegawai di bawah lingkungan Pemkab Bangkalan mencapai 12.492 orang. Dari jumlah tersebut mayoritas dari THL. Dengan rincian, PNS 7.812 orang, PPPK 1.055 orang dan THL 3.625 orang. (MAHMUD/DIK)
