PAMEKASAN, koranmadura.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung di bawah naungan cipayung plus terdiri dari PMII, GMNI, IMM dan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur lakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD setempat, Kamis, 14 April 2022.
Mereka menuntut pemerintah pusat melalui DPRD untuk menolak kenaikan harga BBM jenis pertamax yang sebelumnya Rp 9 ribu perliter menjadi Rp 12.500, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 10 persen menjadi 11 persen, dan minyak goreng yang kini harganya melambung tinggi.
Selain itu, mereka juga menolak isu perpanjangan Presiden tiga periode yang dinilai menyalahi konstitusi sebagai amanat undang-undang era reformasi.
Salah satu Korlap Aksi, Syaiful mengatakan bahwa rakyat sudah menjerit dengan adanya kenaikan harga BBM, kenaikan pajak dan juga minyak goreng. Sehingga Pemerintah Daerah atau DPRD segera mengambil sikap dan menyampaikan tuntutan penolakan kepada pemerintah pusat.
“Oleh karena itu, kami membawa tuntutan untuk bagaimana kemudian bapak DPR memberikan solusi terhadap kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pamekasan dalam rangka memenuhi kebutuhan,” ungkap Syaiful.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman mengatakan, bahwa yang berkaitan dengan isu nasional, dirinya mengaku siap menyampaikan ke pusat. Namun berkaitan dengan isu lokal akan segera diusulkan langsung kepada Bupati Pamekasan, sebab isu lokal itu harus dirembukkan dengan pihak-pihak terkait.
“Kami mengirim perwakilan untuk menyampaikan tuntutan teman-teman mahasiswa ke pusat, kami juga siap untuk menyampaikan (isu lokal) kepada bupati karena nanti akan bertemu langsung di Pendopo dan akan kami sampaikan mengenai jawaban Bupati,” terangnya. (SUDUR/DIK)
