BANGKALAN, koranmadura.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Trunojoyo Madura (UTM) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Kamis, 21 April 2022.
Kedatangan mereka menuntut atas infrastruktur yang sudah tak layak dilewati pengendara. Banyak jalan yang berlubang. Sementara saat hujan mudah tergenang air. Selain itu, beberapa Penerang Jalan Umum (PJU) di area kampusnya sering mati.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Soleh Wahyudi menuturkan dalam orasinya, anggota dewan sebagai wakil rakyat tidak tutup mata, terkait kondisi infrastruktur yang memprihatinkan di area kampus UTM.
“Dengan adanya banjir di area UTM perlu ada pelebaran drainase dan membuat sumur serapan. Sedangkan jalan yang berlubang, itu di area timur kampus,” kata dia.
Selain itu, Soleh Wahyudi juga mempersoalkan atas PJU yang sering padam. Menurut dia, mahasiswa UTM sudah banyak jadi korban pencurian kendaraan. Pemerintah seharusnya lebih gerak cepat untuk memperbaikinya.
“Makanya, kami minta kepada legislatif agar mengintruksikan dinas terkait untuk menangani infrastruktur dan PJU yang sering padam,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan pendemo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, Nur Hasan mengatakan beberapa tuntutan massa aksi dari PMII Komisariat UTM harus diperjelas, mana wewenang Pemerintah Kabupaten, Provinsi atau Pusat.
“Kalau UTM ke timur itu mungkin masuk kewenangannya daerah, tapi jika area UTM perlu diperjelas lagi,” tuturnya.
Dia menjelaskan, jika area UTM memang masuk wewenang pemerintah kabupaten, pihaknya berjanji akan jadi atensi khusus dalam pembahasan anggaran. Namun jika tidak, pihaknya mengaku tidak memiliki wewenang untuk memperbaikinya.
“Kalau bukan kewenangannya kabupaten, kita juga salah secara undang-undang, kalau membangun,” kata dia. (MAHMUD/DIK)
