BANGKALAN, koranmadura.com – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Madura, Jawa Timur melakukan pemanggilan pimpinan dan anggota Asosiasi Kabupaten Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Askab PSSI), Kamis, 21 April 2022.
Pemanggilan itu karena terindikasi tidak transparan dalam pengelolaan keuangan ditubuh Askab PSSI sendiri. Turut hadir Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Moch Fauzan Ja’far dan Kepala Dispora Bangkalan, Ahmad Ahadiyan Hamid.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bangkalan, Ach. Haryanto menyampaikan kegiatan Askab PSSI sempat vakum. Setelah dilakukan Sidak, ternyata laporan dari beberapa anggota, karena tidak ada transparansi penggunaan keuangan kegiatan.
“Temuan (tidak transparansi) atas dasar temuan kami saat Sidak, jadi kita pertemukan pihak terkait agar menemukan titik terang,” kata dia.
Saat dilakukan pertemuan antara anggota dan pimpinan Askab PSSI, di ruang Komisi D DPRD Bangkalan, ternyata memang ada miskomunikasi saja. Menurut Anto, sapaan akrab Ach. Haryanto, sebaiknya antar anggota lebih inten duduk bersama, agar terjalin harmonis.
“Saya lihat saat dipertemukan antar anggota, ternyata sama-sama rindu untuk perbaiki Askab PSSI. Semoga ke depan ini jadi awal kemajuan,” ujarnya.
Ketua Askab PSSI Kabupaten Bangkalan, H. Muhaimin menepis terkait dengan dugaan ketidakterbukaan pengelolaan keuangan kegiatan. Namun, jika hal itu jadi bahan evaluasi di tubuh Askab PSSI, dirinya janji akan memperbaiki lagi.
“Sebetulnya hanya miskomunikasi saja. Klub hanya ingin kompetisi ini lebih baik,” tuturnya.
Sementara Ketua KONI Kabupaten Bangkalan, Moch Fauzan Ja’far memberikan masukan kepada Askab PSSI, bahwa praktik transparasi bukan hanya perorangan saja. Namun, harus dilakukan secara organisasi. Sehingga, dapat berjalan lebih baik. “Sepak bola masih belum tampak naik kelas. Ini tugas kita semua. Untuk memperbaikinya, dimulai dari keterbukaan secara organisasi,” kata dia. (MAHMUD/DIK)