PAMEKASAN, koranmadura.com – Pemkab Pamekasan, Madura, Jawa Timur bekerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Jatim menggelar Pelatihan Kepeminpinan Pengawas Angkatan XVI yang dilaksanakan di Hotel Cahaya Berlian, Selasa, 17 Mei 2022.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Pamekasan, Saudi Rachman mengatakan pelatihan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan keahlian keterampilan dan sikap para Aparatus Sipil Negara (ASN) sebagai calon peminpin.
Sehingga dengan adanya tersebut, menurutnya diharapkan dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional yang berorientasi kepada pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
“Peserta berjumlah 40 orang, atau 1 angkatan. Mereka adalah pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional hasil penyetaraan birokrasi yang ada pada Organsasi Perangat Daerah di lingkungan Pemkab Pamekasan,” ungkap Saudi Rachman.
Semantara itu, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam dalam sambutannya mengatakan dengan digelarnya diklat tersebut diharapkan agar menyiapkan sumber daya aparatur sipil yang bisa kolaboratif, inovatif, dan bekerja cepat. Orientasinya mengabdi kepada negara dengan mendorong percepatan yang lebih masif di semua level.
“Harapan saya kolaborasi itu bisa ditingkatkan di sini semangatnya apa? Indonesia kecil yang ada di Pamekasan ini bisa berkontribusi besar untuk Indonesia besar. Gitu kira kira,” ungkap Mas Tamam panggilan akrab Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam.
Kolaborasi penting, kata Mas Tamam, karena jika itu dilakukan, maka ada ikatan sudut pandang yang sama antara pejabat ASN.
Selain itu, ia berharap seluruh peserta diklat berpikir kolaboratif, karena realitas hari ini memerlukan cara pandang yang seperti itu, cara kerja serta berpikir extra ordinary untuk menuju Indoneisa maju.
“Kolaborasi itu bukan kertas, kolaborasi itu diskusi, bertemu, menyampaikan gagasan rencana baru. Kemudian rencana dan gagasan itu sesuai dengan regulasi dan administrasi. Kolaborasi itu diskusi bersama tentang visi, outcome yang perlu dijaga dan ditingkatkan,” jelasnya.
Dia juga meminta Kepala BKPSDM, Saudi Rahman untuk benar benar menyeleksi di antara peserta pelatihan itu yang benar-benar punya kapasitas baik. Ini perlu dilakukan, karena di saat ini penentuan pejabat tidak boleh disasarkan pada jual beli jabatan. Jika hal itu dilakukan, maka tidak akan bekerja sungguh-sungguh.
“Jadi, kalau ada pejabat cara berpikirnya masih cara lama, itu bukan yang kekinian, maka memungkinkan itu akan berubah menjadi bagian dari beban pemerintahan kita. Bisa saja bukan maju, tapi makin mundur lagi karena beberapa faktor dari kita yang tidak bisa menyelesaikan masalah internal,” paparnya. (ADV/SUDUR/DIK)
