PAMEKASAN, koranmadura.com – Indonesian Analisys Politic and Policy Consulting (IDEA) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur mendesak wakil rakyat segera menggelar rapat paripurna pergantian pimpinan DPRD. Sebab, hingga saat ini, perubahan alat kelengkapan dewan (AKD) molor sampai satu bulan setengah.
Direktur IDEA Kabupaten Pamekasan, Samhari mengatakan perubahan alat kelengkapan dewan masih belum selesai hingga saat ini. Menurutnya, semestinya dengan adanya hal tersebut, anggota dewan melakukan pergantian pimpinannya terlebih dahulu daripada menunggu perubahan struktur selesai.
Sebab, menurutnya jika menunggu hal itu selesai, maka perubahan pimpinan dewan ini dinilai akan merugikan pimpinannya yang sudah dapat rekomendasi dari partai untuk menggantikan Ketua DPRD dan wakilnya.
“Intinya, penetapan Ketua DPRD dan unsur pimpinan DPRD lebih urgen untuk didahulukan, karena ini akan berakibat pada molornya rapat-rapat yang harus menyertakan unsur pimpinan dewan,” tegas Samhari, Selasa, 14 Juni 2022.
Tidak hanya itu, kata dia unsur pimpinan DPRD Pamekasan sangat penting karena menghadapi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023.
“Surat rekomendasi dari partai ini untuk pergantian ini, kan, sudah sampai ke sekretariat dewan. Maka bagaimana sekwan menindaklanjuti surat itu agar segera melantik pimpinan dewan dan wakil pimpinan itu terlebih dahulu,” tegasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, Fathor Rohman saat dikonfimasi, hingga saat ini masih belum menanggapi tersebut.
Sekretaris Dewan, Masrukin mengatakan belum ada fraksi yang menyetor perubahan alat kelengkapan dewan, yakni pimpinan maupun anggota baik komisi maupun Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Kehormatan (BK), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
“Belum ada fraksi yang menyetor untuk AKD,” ujarnya. (SUDUR/DIK)
