SAMPANG, koranmadura.com – Puluhan warga yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sampang Menggugat (GMSM) melakukan demonstrasi di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, Kamis, 23 Juni 2022.
Kedatangan mereka untuk mengkritisi kebijakan Bupati Sampang, Madura, Jawa Timur soal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang telah direncanakan dan akan digelar pada 2025 mendatang. Mereka menyuarakan agar pelaksanaan Pilkades segera digelar.
Koordinator aksi, Mathadi menyampaikan penundaan pesta demokrasi di tingkat desa sangat berdampak pada sektor pelayanan kepada masyarakat di bawah.
“Banyak kerugian masyarakat di bawah. Saya sendiri dampaknya, hanya untuk ngurus tanda tangan kepada Pj Kades untuk pembuatan setifikat tanah hingga tiga kali minta tanda tangan malah tidak dilayani,” akunya.
Menurutnya rangkaian kebijakan Bupati soal penundaan Pilkades serentak pada 2025 mendatang dengan mengeluarkan lebijakan berupa pengangkatan Penjabat Kepala Desa (Pj Kades) dianggapnya tidak sesuai dengan komitmennya untuk membangun Sampang, yakni untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu dikarenakan kinerja Pj Kades di desa yang mengalami kekosongan jabatan pimpinan di ratusan desa dinilai tidak maksimal dalam melayani masyarakat di bawah. Bahkan dirinya menyebut para Pj Kades yang telah diangkat saat ini kebanyakan tidak memahami medan di tingkat desa, sehingga terkesan hanya untuk kepentingan politik semata.
“Dengan kebijakan (penundaan pilkades) yang diambilnya saat ini, membuat Sampang malah tidak sehat soal peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga kami meminta kepada Bupati untuk segera menggelar Pilkades pada akhir 2022 ini,” pintanya.
Pantauan koranmadura.com, puluhan massa yang berdemonstrasi ke kantor Pemkab itu tidak ditemui oleh Bupati Sampang. Sementara pejabat yang menemui massa di pintu masuk Pemkab yaitu di antaranya Asisten I Bidang Pemerintahan, Malik Amrullah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Anang Joenaidi, dan Kabid Bina Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Irham Nurdayanto.
Menanggapi hal tersebut, Asisten I Pemkab Sampang, Malik Amrullah saat menemui pendemo mengatakan Bupati tidak ada di kantornya, melainkan di pendopo rumah dinas. Oleh karena itu, pihaknya hanya bisa menampung dan akan menyampaikan segala aspirasi para pendemo untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan daerah.
“Aspirasi rekan-rekan pendemo akan kami tampung dan kita sampaikan ke Pimpinan, apalagi di Pemkab ini memang ada tim Pilkades,” ujarnya.
Lantaran hanya ditemui oleh Asisten, massa kemudian mengancam akan melakukan aksi susulan jika selama sapekan ke depan tidak ada jawaban dari Bupati Sampang. Bahkan para pendemo berencana mengerahkan massa yang lebih besar lagi untuk melakukan aksi serupa. (MUHLIS/DIK)
