JAKARTA, Koranmadura.com – Pertamina per 1 Juli lalu telah menerapkan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar bagi kendaraan roda empat dengan menggunakan aplikasi MyPertamina. Terkait hal itu, anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap penggunaan aplikasi tersebut.
“Sebetulnya yang terpenting itu adalah sosialisasi Bu, jadi biar tidak terlalu heboh, segala sesuatu itu disosialisasikan. Sebetulnya kita sudah punya infrastruktur, Pertamina itu sangat luar biasa. Kalau enggak salah ada 7000 lebih infrastruktur pom bensin itu,” ujar Nasim dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), Dirut PT Kilang Pertamina Internasional, Dirut PT Pertamina Hulu Energi dan Dirut PT Pertamina Patra Niaga, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022).
Sosialisasi tersebut, menurut Nasim, dapat dilakukan melalui sinergi dengan media dan kerja sama dengan berbagai stakeholder, baik pemerintah kota/kabupaten dan pemerintah provinsi. Sebab, selama ini kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat semakin gaduh. Terlebih, penggunaan MyPertamina saat pengisian BBM mengharuskan masyarakat mengoperasikan telepon genggam atau handphone di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) yang selama ini dinilai dapat membahayakan.
Untuk itu, sosialisasi tersebut dinilai penting, agar masyarakat juga memahami bagaimana aspek keamanan saat menggunakan aplikasi MyPertamina di SPBU.
“Kalau kita ke pom bensin saat ini, kalau mau telpon, itu langsung dihentikan, ‘Pak maaf matikan handphone-nya, matikan mesinnya’. Nah ini masyarakat bingung, dengan kita menggunakan MyPertamina otomatis kita kan memakai program di handphone, apa yakin dengan kelayakan ini, observasinya sudah pasti aman? Bila handphone nanti dalam kondisi mengisi, sistem barcode atau gimana, ini kan masyarakat belum tau sistemnya gimana,” tegasnya.
Meski demikian, politisi PKB ini mengapresiasi langkah digitalisasi yang telah dilakukan Pertamina. Namun, ia menekankan untuk tetap mempersiapkan baik sistem, infrastruktur, sinergi dengan berbagai pihak. Sehingga ketika kebijakan tersebut diterapkan, masyarakat menjadi lebih paham.
“Karena tidak mudah, kami aja bingung, yang dimaksud nanti pembatasan dari Pertamina ini apa? Dari mobil apa yang tidak boleh, dengan cc yang bagaimana nantinya, nah itu harus perlu dengan sosialisasi,” imbuhnya.
Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus juga menekankan pentingnya sosialisasi penggunaan aplikasi MyPertamina. Sebab menurutnya, saat ini esensi dari penggunaan aplikasi MyPertamina yang sebenarnya ingin memeratakan keadilan subsidi BBM, justru malah lebih fokus kepada teknis penggunaan aplikasinya. “Pertamina fokus pada aplikasinya its OK, tetapi harus ada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, bukan hanya oleh Pertamina,” sebut Deddy.
Selain itu, kerja sama dengan pemerintah daerah juga dinilai penting, agar nantinya sosialisasi yang dilakukan dapat diterima hingga masyarakat di tingkat bawah.
“Ini harus dilakukan secara konsisten terus menerus, kalau perlu di semua kantor desa, di semua aula desa, atau dimanapun itu tempelin aja informasi-informasi tentang subsidi ini, itu akan lebih mempermudah,” lanjut politisi PDI-Perjuangan itu.
Uji coba mulai 1 Juli
Sebelumnya, terkait aplikasi MyPertamina, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, sesuai Peraturan BPH Migas No. 06/2013, penggunaan sistem teknologi IT dalam penyaluran BBM dapat dilakukan. Mulai 1 Juli, direncanakan dilakukan uji coba pendaftaran melalui website MyPertamina yakni subsiditepat.mypertamina.id.
Pada tahap ini, pendaftaran fokus untuk melakukan pencocokan data antara yang didaftarkan oleh masyarakat dengan dokumen dan data kendaraan yang dimiliki. Setelah statusnya terdaftar, masyarakat akan mendapatkan QR Code Unik yang akan diterima melalui email atau notifikasi di website subsiditepat.mypertamina.id.
Untuk kemudahan masyarakat, QR Code bisa di-print out dan dibawa ke SPBU, sehingga tidak wajib men-download aplikasi MyPertamina atau membawa handphone ke SPBU. Mekanisme ini masih dikhususkan untuk kendaraan roda empat (mobil).
“Dimulai pada 1 Juli pendaftaran akan dibuka hingga 30 Juli 2022. Pada masa pendaftaran dan transisi ini, masyarakat masih tetap bisa membeli Pertalite dan Solar, namun kami tetap mendorong masyarakat agar mendaftarkan kendaraan dan identitasnya. Kami juga tegaskan kembali, tidak wajib memiliki aplikasi MyPertamina, namun wajib mendaftar di website subsiditepat.mypertamina.id, dan ini khusus untuk kendaraan roda empat,” kata Irto, seperti dilansir pertamina.com.
Irto memastikan pelaksanaan pendaftaran melalui website bukan untuk menyulitkan masyarakat, namun untuk melindungi masyarakat rentan yang sebenarnya berhak menikmati subsidi energi.
“Tujuan pendataan ini tidak lain adalah untuk melindungi masyarakat rentan, memastikan subsidi energi yang tepat sasaran sehingga anggaran yang sudah dialokasikan Pemerintah benar-benar dinikmati yang berhak. Ke depan kami harap, data ini bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan energi bersama pemerintah serta dapat mencegah potensi terjadinya potensi penyalahgunaan atau kasus penyelewengan BBM subsidi di lapangan,” tutur Irto. (Kunjana)
