JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua DPR Puan Maharani mendukung program pemberian dosis keempat vaksin Covid-19 atau booster kedua. Saat ini, booster kedua masih diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan (nakes).
Namun Puan Maharani juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan pemberian booster pertama bagi masyarakat umum mengingat cakupannya yang masih sangat rendah dibanding dua dosis sebelumnya.
“Pemberian booster kedua bagi tenaga kesehatan perlu dilakukan mengingat tren kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. Para tenaga kesehatan merupakan kelompok yang paling berisiko tertular karena berada di garda terdepan penanggulangan Covid-19,” kata Puan Maharani, Jumat 29 Juli 2022.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut mengimbau agar seluruh nakes yang sudah menerima vaksinasi Covid-19 booster pertama enam bulan lalu segera mengikuti program vaksin booster kedua.
Pada saat bersamaa pemerintah diharapkan menyiapkan vaksin Covid-19 sebanyak-banyaknya agar program vaksinasi booster kedua juga bisa segera diberikan kepada masyarakat umum.
“Mengingat tidak hanya tenaga kesehatan yang berisiko tertular, vaksinasi booster kedua perlu diperluas untuk masyarakat umum. Khususnya bagi lansia dan kelompok rentan lain,” sebut Puan Maharani.
Puan Maharani menyoroti tren kasus kematian akibat Covid-19 yang naik. Indonesia sendiri sebenarnya sudah berhasil menekan kasus kematian Covid-19 yang diyakini berkat masifnya program vaksinasi.
“Tetapi penurunan antibodi setelah enam bulan vaksinasi dikhawatirkan dapat membuat warga kembali rentan terserang Covid-19. Apalagi menurut para ahli, Omicron varian BA.5 kemungkinannya lebih tinggi memicu reinfeksi,” papar Puan Maharani.
Puan Maharani meneruskan, “Para ahli menyebutkan dibutuhkan dosis keempat untuk kembali menguatkan kekebalan tubuh agar imunitas masyarakat tetap terjaga, dan tentunya langkah ini bisa menjadi upaya mengurangi penyebaran varian Covid-19 yang baru.”
Di tengah upaya memberikan vaksin booster kedua, Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk lebih serius meningkatkan cakupan vaksinasi booster pertama. Sebab cakupannya masih berada di angka 25 persen dari target per Juli ini.
“Dengan masih rendahnya cakupan vaksin dosis ketiga atau booster pertama, DPR menilai pemerintah perlu melakukan upaya khusus dan sosialisasi yang lebih optimal. Termasuk dengan menggandeng pihak swasta maupun berbagai kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program vaksinasi booster,” terang Puan.
Cucu Proklamator RI Bung Karno itu menyebut, rendahnya cakupan booster pertama akan berdampak pada kekebalan komunitas, terutama di tengah pemulihan ekonomi nasional yang sedang bergeliat saat ini.
“Intervensi melalui kebijakan yang mewajibkan booster harus lebih diperbanyak. Dengan begitu, kesadaran masyarakat untuk menerima vaksin dosis ketiga akan meningkat,” ungkapnya. (Carol)
