CIREBON, Koranmadura.com – Ketua DPR Puan Maharani tidak hanya dekat dengan para nelayan tetapi juga tokoh agama dalam kunjungannya ke Cirebon pada Senin 4 Juni 2022.
Seusai berdialog dengan ribuan nelayan, Puan Maharani menyambangi Pondok Pesantren (Ponpes) Buntet di Cirebon. Di sana dia diterima oleh Pengasuh Ponpes Buntet, KH Adib Rofiuddin dan berbincang di ruang tamu pribadinya.
Puan kemudian diajak menyapa kiai-kiai senior setempat. Oleh para kiai, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu didoakan agar diberi kesejahteraan dan sukses dalam menjalankan amanah tugasnya.
“Pondok Pesantren Buntet sejak dulu memiliki peran dan pengaruh signifikan dalam proses pembangunan berbangsa dan bernegara,” kata Puan Maharani.
Puan mengaku, ia melanjutkan budaya keluarganya untuk selalu bersilaturahmi dengan kelompok religius. Seperti yang selalu dilakukan sang kakek, proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia, Sukarno.
Puan menyebut, silaturahmi antara kelompok religius dan nasionalis penting dilakukan untuk bekerja sama dalam memperjuangkan pembangunan bangsa. Oleh karenanya, dalam berbagai kesempatan berkeliling ke daerah-daerah, ia sering bertemu dengan para ulama dan mengunjungi ponpes-ponpes di seluruh penjuru negeri.
“Perjuangan itu yang perlu dilanjutkan di masa sekarang dalam rangka menjaga dan mengawal Negara Pancasila dan mengisi alam pembangunan bangsa Indonesia,” sebut Puan.
Mantan Menko PMK itu pun menyinggung komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan kelompok religius melalui Keppres Nomor 22 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Puan mengatakan, penetapan Hari Santri menjadi bentuk pengakuan negara atas dedikasi dan perjuangan kelompok religius untuk bangsa.
“Sebagai Presiden dari PDI Perjuangan telah membuktikan pengakuannya terhadap peran santri dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia,” tegasnya.
Puan mengatakan, DPR akan terus mengawal semua kebijakan demi kemaslahatan kelompok religius, termasuk para santri. Tentunya sesuai dengan fungsi DPR dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Pengakuan negara terhadap peran santri itu harus dibuktikan dengan kerja-kerja nyata kaum santri utamanya dalam menjaga Negara Pancasila dari berbagai rongrongan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain,” tambah Puan. (Carol)
