JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 harus bisa mengantisipasi berbagai dinamika global dan konflik geopolitik
APBN 2023 juga harus mengantisipasi perkembangan kebijakan moneter global serta perkembagan harga komoditas strategis yang dapat mempengaruhi kebijakan fiskal APBN dan ketahanan APBN.
Hal itu diungkapkan Puan Maharani dalam sambutannya pada rapat paripurna DPR di Senayan Jakarta, Kamis 7 Juli 2022. Rapat Paripurna hari ini sekaligus menutup Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022.
“APBN, sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, semakin dituntut untuk menjalankan program-program yang efektif bagi menyelesaikan urusan rakyat serta efisien dalam tata kelola program yang dapat memudahkan rakyat untuk mendapatkan manfaatnya,” papar Puan Maharani yang juga mantan Menteri Koordinator PMK itu.
Lebih lanjut Puan Maharani mengatakan, pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, DPR telah mengesahkan 11 RUU menjadi UU. DPR juga telah menyetujui 4 RUU sebagai RUU Inisiatif DPR, termasuk RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA).
“RUU KIA memiliki nilai strategis dalam upaya menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu DPR RI bertekad untuk segera menyelesaikan pembahasannya pada masa sidang mendatang,” terang Puan Maharani.
Agenda lain dalam rapat paripuran DPR ini adalah meresmikan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi RUU inisiatif DPR. (Carol)
