SAMPANG, koranmadura.com – Adanya dugaan penggelapan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) oleh oknum pendamping di Desa Pajeruan, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, kini mendapat atensi dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sampang Nasafi, meminta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Sampang agar segera mengirim berita acara pemeriksaan oknum pendamping PKH nakal beserta bukti-bukti hasil penelusuran dari rekam jejak (track record) kinerjanya hingga melakukan penggelapan dana PKH milik Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Penelusuran track record kinerja pendamping perlu dilakukan untuk memperkuat bukti pelaporan ke Kemensos,” ujar Nasafi usai melakukan pemanggilan terhadap Dinsos, Kamis, 25 Agustus 2022.
Berdasarkan informasi yang diterima di komisinya, pendamping PKH berinisial NH disebutkannya bahwa sebelum bertugas di Desa Pajeruan, oknun pendamping tersebut pernah bertugas di desa Batuporo Barat, Kecamatan Kedungdung. Namun karena diinformasikan bermasalah, akhirnya dipindah tugas ke Desa Pajeruan, Kecamatan setempat.
“Makanya kami tekankan ke Dinsos agar hasil penelusuran dan pemeriksaannya yang disertai bukti dan fakta-faktanya segera dikirim ke Kemensos. Jangan pelihara pendamping yang nakal,” tegasnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Sampang M. Fadeli mengatakan sampai saat pihaknya masih terus melakukan investigasi untuk mengungkap permasalahan tersebut. Bahkan dikatakannya, tim investigasi yang terdiri dari dinas dan Koordinator Kabupaten (Korkab) sejak empat hari yang lalu sudah turun ke lapangan untuk mengumpulkan bukti keterangan dari sejumlah KPM yang diduga saldonya raib di desa itu serta telah memanggil oknum pendamping tersebut.
“Setelah proses ini selesai hasilnya akan dikirim ke Kemensos. Kami tidak punya kewenangan untuk memberikan sanksi dan semacamnya. Tapi yang jelas besok sudah kami kirim hasil investigasi itu ke Kemensos,” paparnya.
Untuk diketahui, dugaan penggelapan dana bansos PKH di Desa Pajeruan, Kecamatan Kedungdung bermula ketika ada empat KPM melakukan pengecekan saldo di kartu ATM milik mereka. Dari hari pengecekan itu diketahui masih terdapat saldo di dalam rekeningnya. Setelah itu kartu ATM yang dimilikinya diserahkan ke pendamping. Namun ketika kartu ATM diserahkan kembali ke KPM, saldo bantuannya yang sebelumnya masih ada kemudian menjadi raib.
Untuk memastikan semua itu, ke empat KPM tersebut melakukan print out buku tabungan (Butab) ATMnya, dan hasilnya diketahui bahwa ada saldo masuk dan saldo keluar pada pencairan PKH tahap III.
Tidak hanya itu, saat dilakukan print out juga ditemukan persoalan baru, yakni pada pencairan PKH di tahap II. Persoalan baru tersebut diketahui yakni dua dari empat KPM merasa tidak mencairkan bantuannya, namun di print out butabnya tertera ada saldo keluar dan masuk.
“Ke empat KPM itu di antaranya milik ibu Tipah, Suliha, Sinta, Buana, yang kehilangan saldo di tahap tiga. Dan kemudian ada dua KPM yakni Tipah dan Suliha tidak tahu adanya bantuan di tahap dua. Dan itu diketahui mereka setelah buku tabungannya di print out,” ujar ketua Kelompok KPM PKH Desa Pajeruan, Pandi. (MUHLIS/DIK)
