BANGKALAN, koranmadura.com – Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Senin, 22 Agustus 2022.
Kedatangan mereka untuk memberikan masukan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Sebab, berdasarkan pelaksanaan Pemilu 2019 lalu, keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu dinilai masih minim. Padahal dalam UU nomor 7 tahun 2017 disebutkan paling sedikit 30 persen dari kaum hawa.
Ketua ISNU Kabupaten Bangkalan, Ahmad Muzawwir memaparkan data dan hasil kajiannya, bahwa keterwakilan perempuan pada bidang penyelenggara Pemilu tidak mencapai 10 persen. Masih kalah dengan bidang lain seperti kesehatan.
“Kami mendukung Pemilu 2024 mendatang dilaksanakan dengan jujur dan adil. Tapi pada rekrutmen penyelenggara harus ada yang dari perempuan,” kitanya.
Menurut dia, pihak KPU Bangkalan harus proaktif dalam memberikan sosialisasi tentang Pemilu, agar dari kaum hawa tidak dipandang sebelah mata dan juga memiliki ketertarikan untuk ikut serta penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.
“Kami dari ISNU siap membantu dalam mensosialisasikan, tapi harus ada peran dari KPU juga. Organisasi ISNU sudah ada di setiap kecamatan,” tuturnya.
Sementara Ketua KPU Kabupaten Bangkalan Zainal Arifin, memberikan apresiasi kepada ISNU yang telah peduli untuk perbaikan Pemilu 2024 mendatang. Saran dan masukan yang disampaikan akan jadi bahan evaluasi.
“Ini masukan luar biasa bagi kami, ini jadi bekal kita untuk kinerja serta tahapan Pemilu,” ujar dia.
Pihaknya menjelaskan, masukan terkait keterwakilan penyelenggara Pemilu akan menjadi atensi khusus pada saat sosialisasi ke depan. Namun, di lain sisi pihaknya berharap pada organisasi masyarakat agar ikut menyosialisasikan.
“Kita akan lebih masif. Harapan saya keterlibatan perempuan tidak hanya penyelenggara, di partai politik juga harus lebih banyak lagi,” kata dia. (MAHMUD/DIK)
