JAKARTA, Koranmadura.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah sangat optimistis, semua persoalan yang dihadapai Indonesia terkait gejolak dunia pada waktu-waktu ke depan dapat teratasi dengan baik.
Pasalnya Banggar DPR dan pemerintah sudah menyiapkan segala mitigasi resiko berbagai tantangan ke depan yang sudah dituangkan dengan cukup komprehensif pada NK RAPBN 2023.
“Menghadapi medan pekerjaan kita ke depan yang tidak mudah, kita tetap optimistis dan berpegangan semua persoalan bisa diselesaikan dengan ikhtiar yang tepat, serta munajat kepada Allah SWT dengan tulus,” kata Said Abdullah dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis 18 Agustus 2022.
Lebih jauh Said Abdullah menjelaskan, paling tidak ada dua isu besar dalam desain RAPBN 2023. Pertama, melanjutkan berbagai agenda strategis jangka panjang seperti transformasi ekonomi untuk semakin rendah emisi, peningkatan Sumber Daya Manusia menuju SDM unggul, dan reformasi birokrasi, dan revitalisasi industri. Kedua, respon kebijakan atas berbagai tantangan tahun depan sebagaimana yang saya paparkan diatas.
“Berdasar kedua isu strategis tersebut, Badan Anggaran DPR akan menjadikannya agenda untuk menjadi pokok pembahasan RAPBN 2023. Maka Desain APBN 2023 harus mencerminkan beberapa program strategis,” papar politisi senior PDI Perjuangan itu.
Lebih rinci Said Abdullah menjelaskan, adalah lima hal pokok yang patut diperhatikan dalam menghadapi tantangan ke depan. Pertama, pentingnya mobilitas penerimaan perpajakan yang meningkat. Dan, Said Abdullah yakin Indonesia memiliki peluang besar penerimaan perpajakan memenuhi target pada tahun depan.
“Masih tingginya harga komoditas menjadi kesempatan emas Ditjen Pajak mempertahankan prestasi penerimaan perpajakan seperti tahun lalu. Dengan terpenuhinya penerimaan perpajakan yang menopang lebih dari 70 persen pendapatan negara, kita memiliki ruang fiskal yang memadai menghadapi ketidakpastian kedepan. Integrasi NIK menjadi NPWP dan dukungan Undang Undang HPP harus menjadi momentum pemerintah mendorong perluasan obyek pajak, sekaligus kepatuhan wajib pajak,” paparnya.
Kedua, optimalisasi PNBP melalui berbagai program hilirisasi yang terus ditingkatkan oleh pemerintah, serta pemanfaatan Barang Milik Negara melalui tata kelola yang baik akan berkontribusi penerimaan yang lebih baik.
Ketiga, mengelola berbagai belanja strategis seperti program subsidi pangan dan melakukan reformasi subsidi energi untuk mengurangi tekanan eksternal karena masih tingginya harga minyak dan gas bumi dunia.
“Juga memperkuat program perlindungan sosial agar keluarga miskin memiliki daya tahan sosial dan ekonomi menghadapi potensi kenaikan inflasi serta melanjutkan berbagai program strategis nasional seperti IKN, infrastruktur, konversi energi menuju energi baru dan terbarukan, pengembangan food estate, dan reforma agraria,” jelas Said Abdullah lagi.
Keempat, disiplin mengelola defisit APBN 2023 dikisaran 2,61-2,85 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dengan menjaga tingkat utang pada tahun depan pada kisaran 40,58 persen PDB. Ini, lanjut Said Abdullah, sangat penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang.
“Apalagi tren tingkat bunga utang yang semakin tinggi, Banggar DPR mengharapkan pemerintah melakukan optimalisasi serapan SAL tahun sebelumnya, mendorong kontribusi deviden BUMN lebih besar, serta mengembangkan berbagai skema pembiayaan yang lebih kreatif,” imbuh politisi asal Madura, Jawa Timur itu.
Sementara kelima, jelas Said Abdullah, bauran kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter harus saling menopang dalam upaya pengendalian inflasi dan nilai tukar, serta pengenaan berbagai macam insentif dan deinsentif pada sektor riil.
“Keseimbangan kebijakan ini sangat penting untuk memastikan keseluruhan kebijakan fiskal dan moneter kolaboratif dalam merespon gejolak eksternal,” pungkasnya. (Carol)
