SAMPANG, koranmadura.com – Aksi penolakan kebijakan pemerintah pusat dalam menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus berlanjut di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Selasa, 6 September 2022.
Saat ini puluhan aktivis mahasiswa dari Pengurus Cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sampang, melakukan aksi demonstrasi menyuarakan aspirasi penolakan BBM ke kantor Pemkab dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Di kala aksi, sempat terjadi kekisruhan lantaran para aktivis ini tidak ditemui Bupati dan Wakil Bupati sampang, melainkan hanya ditemui Sekda. Sehingga kemudian para pendemo memutuskan untuk bergeser ke kantor DPRD setempat untuk menyampaikan aspirasi penolakan kenaikan harga BBM kepada para wakil rakyat.
Sementara ketika aksi di depan kantor DPRD Sampang, sempat terjadi kekisruhan lantaran hanya ditemui dua orang wakil rakyat, yakni Ketua DPRD Fadol dan Wakil Ketua II DPRD Rudi Kurniawan. Sedangkan para pendemo menginginkan delapan fraksi di parlemen untuk ikut menyepakati tuntutan penolakan kenaikan harga BBM. Sebab mereka menilai relokasi sebagian anggaran BBM bersubsidi ke bansos bukanlah sebuah solusi yang solutif karena masih banyak problematika bansos yang terjadi dari hulu ke hilir.
Tidak hanya itu, puluhan peserta aksi sempat memaksa masuk ke gedung DPRD Sampang, namun tak kunjung berhasil dikarenakan ada petugas kepolisian yang menghadangnya di dua sisi pintu masuk. Akibatnya, karena terus memaksa masuk dan saling dorong dengan petugas kepolisian, fasilitas berupa pagar pintu gerbang kantor DPRD tampak terlihat rusak.
Korlap aksi, Rudiyanto menyampaikan selain langsung dari instruksi Pengurus Besar (PB) PMII, aksi yang dilakukannya saat ini sebagai bentuk aspirasi masyarakat Sampang terhadap penolakan kenaikan harga BBM.
Ada empa tuntutan yang disampaikannya saat aksi, yaitu menolak kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi, menuntut Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi
“Kemudian menuntut pemerintah untuk bekerja optimal dengan mengedepankan kepentingan masyarakat dan membuka ruang partisipasi masyarakat soal energi serta menuntut pemerintah agar tidak menjadikan BLT BBM sebagai alat untuk membungkam suara rakyat,” paparnya.
Sementara Ketua DPRD Sampang, Fadol menanggapi positif adanya aksi yang dilalukan aktivis mahasiswa PC PMII. Menurutnya, beberapa tuntutan yang disampaikan para pendemo dinilainya sangat berpihak kepada masyarakat. Namun pihaknya mengaku tidak bisa menandatangani permintaan pendemo kaitannya dengan penandatangan persetujuan semua fraksi dikarenakan berbenturan dengan jadwal agenda reses.
“Pemerintah sebelum menarik subsidi dan menaikan harga BBM harus dilakukan pengkajian. Nah, seharusnya pengkajian itu disosialisasikan. Yang jelas kebijakan ini tidak pro rakyat, sebab akan sangat berdampak kepada masyarakat bawah. Akibat kenaikan harag BBM ini pula, harga-harga yang lain akan ikut naik,” paparnya.
Ditanya soal fasilitas yang rusak akibat adanya aksi, Fadol mengaku masih dalam taraf wajar.
“Setelah kami tanyakan kepada petugas keamanan, dikatakan masih taraf wajar,” pungkasnya. (MUHLIS/DIK)
