JAKARTA, Koranmadura.com – Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengancam akan mengerahkan TNI untuk mengatasi aksi unjuk rasa pendukung Gubernur Papua Lukas Enembe di Papua, sehingga ia mau diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, Lukas Enembe sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. Lukas Enembe dan pengacaranya justru meminta KPK dan Menteri Dalam Negeri agar Lukas Enembe diberi izin berobat ke luar negeri.
“Soal Lukas Enembe, saya mungkin bisa lebih keras lagi berbicara, karena ini persoalannya soal hukum murni, bukan persoalan politik. Maka siapa pun harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Tidak ada pengecualian. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas Enembe, apa perlu TNI dikerahkan? Untuk itu, kalau diperlukan, ya apa boleh buat,” kata Moeldoko di gedung Bina Graha KSP, Jakarta Pusat, Kamis 29 September 2022.
Menurut Moeldoko, Lukas Enembe tidak seharusnya berlindung di balik para pendukungnya yang terus berunjuk rasa. Sebaliknya, dia harus taat hukum. Lukas Enembe harus membuktikan bahwa dia memang tidak bersalah dengan memenuhi panggilan KPK.
KPK sudah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi. Hanya saja, KPK belum mengungkapkan dugaan korupsi yang dilakukan Lukas Enembe yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Papua tersebut.
Hanya saja setelah mangkir dari panggilan KPK, beredar foto dan video yang memperlihatkan bahwa Lukas Enembe menghabiskan lebih dari setengah triliun di meja judi di luar negeri. Fakta lain yang beredar di media beberapa hari terakhir adalah bahwa Lukas Enembe juga hampir setiap bulan ke luar negeri menggunakan jet pribadi ke berbagai negara.
Pernyataan sejumlah pejabat negara, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD mengindikasikan bahwa dana yang dipakai Lukas Enembe untuk berjudi adalah dana yang seharusnya dipakai untuk pembangunan Papua. Pasalnya, negara sudah menggelontorkan lebih dari Rp 1.000 triliun ke Papua sejak otonomi khusus berlaku, tetapi tidak terlihat hasil yang sigfifikan. Rakyat Papua tetap saja miskin.
Tentang negara yang sudah menggelontorkan dana besar ke Papua juga diungkapkan Moeldoko dalam pernyataannya. “Intinya apa? Bahwa negara ini, pemerintah ini, Presiden Jokowi, telah menggelontorkan luar biasa keuangan untuk Papua. Untuk apa? Untuk kesejahteraan, agar apa? Agar segera terjadi keadilan di sana. Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi,” kata Moeldoko. (Sander)
