SAMPANG, koranmadura.com – Tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah meski telah rusak parah sejak 2020 lalu akibat luapan Sungai Kali Kamoning, sejumlah warga Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, wadul ke Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten setempat, Selasa, 20 September 2022.
Sejumlah warga bersama pegiat dari Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) menyampaikan keluhan warga lantaran jembatan penghubung antar desa yakni Desa Daleman-Pasarenan merupakan jembatan alternatif penghubung dua desa yang digunakan oleh warga sehari-harinya. Tidak hanya itu, hampir genap selama dua tahun sejak ambruknya jembatan kurang lebih sepanjang 34 meter tersebut, warga Desa Daleman melakukan perbaikan swadaya dengan dana seadanya yang diperoleh dari warga setempat.
“Jembatan penghubung antar desa Daleman dan Pasarenan itu roboh sejak akhir 2020 lalu, dan sampai sekarang belum dilakukan perbaikan. Makanya kami mendatangi Komisi III agar BPBD dan DPUPR memberikan ketegasan dari upaya perbaikan jembatan itu. Karena sejak dulu, katanya perbaikan jembatan itu menjadi prioritas pada 2021 lalu dan sudah diajukan ke BNPB. Tapi sekali lagi sampai saat ini belum ada perbaikan,” katanya usai beraudiensi dengan pihak Komisi III dan OPD terkait.
Husairi menyatakan, dari hasil pertemuan itu sudah mulai ada titik terang lantaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) berencana menganggarkannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni pada 2023 mendatang.
“Kami berharap, janji pemerintah melalui DPUPR tidak meleset. Sebab rencana perbaikan melalui Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) yang telah mengusulkan ke pihak BNPB belum ada kepastian jawaban,” harapnya.
Sementara Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Sampang, Asroni menyatakan perbaikan jembatan di Desa Daleman tidak bisa melalui anggaran kedaruratan. Akan tetapi, upaya perbaikan jembatan ambruk akibat dampak bencana tersebut bisa dilakukan dengan melakukan usulan anggaran ke Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab Rekon), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI.
“Semua dokumen yang diperlukan untuk rehab rekon untuk jembatan Daleman-Pasarenan adalah dari DPUPR. Dan rusaknya jembatan itu karena akibat bencana. Kemudian DPUPR sebenarnya mau menganggarkan, namun karena kriteria kerusakan jembatan itu akibat bencana dan sudah diusulkan ke BNPB, makanya pihak DPUPR masih menunggu,” paparnya.
Asroni juga menyampaikan, belum adanya jawaban dari BNPB karena penggunaan anggarannya begitu ketat. Selain itu, terjadi revisi dokumen pengusulan pada 2020 lalu.
“Setelah ada revisi dokumen pengusulan, harapannya pada 2021 sudah ada progres signifikan dan 2022 bisa klir. Ternyata aturannya lebih ketat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebab aturannya dari Menteri Keuangan. Sekarang itu aturannya harus masuk aset daerah, harus terdaftar di invetaris barang serta mencantumkan titik koordinat. Dan kerusakan harus dipastikan akibat bencana. Kami juga akan segera menanyakan kembali ke BNPB untuk memastikan pengusulan kami,” paparnya.
Lanjut Asroni menyatakan, kerusakan jembatan akibat bencana di wilayahnya terdapat 11 titik yang tersebar di 9 Kecamatan.
“Yang terbanyak memang di daerah Kecamatan Kedungdung. Karena di wilayah Kedungdung kondisi tanahnya memang tanah rawan bencana alias tanah gerak,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Kasi Bidang Jalan dan Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Sampang, Amirul Husnan menyatakan, 11 titik yang saat ini mengalami kerusakan ditegaskan merupakan aset yang telah tercatat di DPUPR. Namun untuk perbaikan dari belasan titik itu ada skala prioritas.
“Pada 2023 memang ada skala prioritas. Nah 2023 itu prioritasnya ada jembatan di Desa Daleman dan Desa Somber. Dan yan jelas, pada anggaran 2023 nanti sudah ada kepastian,” janjinya.
Pihaknya juga membeberkan, proyeksi pagu anggaran untuk dua jembatan yang akan dikerjakan pada 2023 yaitu bersumber dari APBD TA 2023.
“Untuk anggaran perbaikan jembatan di Desa Daleman diperkirakan senilai Rp 2,3 miliar. Sedangkan untuk Jembatan di Desa Somber yaitu senilai Rp 1,4 miliar,” jelasnya.
Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Sampang Moh Subhan menyatakan, menyatakan, setelah mempertemukan warga Desa Daleman dengan BPBD serta DPUPR, pihaknya mengaku telah mendesak DPUPR agar perbaikan jembatan rusak akibat bencana dilakukan oleh instansinya. Sebab upaya pengusulan anggaran melalui BNPB belum juga ada kepastian. Sedangkan warga telah berupaya dengan swadaya melakukan perbaikan terus menerus namun hasilnya hanya sebatas anggaran sumbangan warga setempat.
“Alhamdulillah sekarang sudah ada kepastian karena sudah dianggarkan pada 2023 mendatang. Dan barusan pula saya dihubungi pihak DPUPR yang menyatakan sudah dianggarkan sekitar Rp 2,3 miliar,” jelasnya.
Politisi PPP ini menilai, keluh kesah warga dalam upaya melakukan perbaikan dengan dana seadanya dan hasil sumbangan dinilainya sangat miris. terlebih anggaran kedaruratan di wilayahnya dianggarkan sangat minim sekali.
“Sampai ada warga seringkali minta bantuan kayu, sampai malu terhadap dirinya sendiri karena keseringan minta bantuan kepada warga-warga. Kan miris sekali mendengar cerita warga di bawah. Dan janji DPUPR ini, kami akan kawal terus hingga di Banggar,” tegasnya. (MUHLIS/ROS/DIK)
